WHO Sarankan Bukti Vaksinasi Covid-19 Tidak Menjadi Syarat Perjalanan Internasional

JENEWA, KOMPAS TV - Komite Darurat Organisasi Kesehatan Dunia WHO yang memimpin penanganan Covid-19 pada Jumat (15/01/2021) waktu Jenewa menyarankan kepada negara-negara untuk tidak mewajibkan bukti vaksinasi atau imunitas sebagai syarat masuk perjalanan internasional, demikian dilansir Xinhua.

Anjuran itu dikeluarkan atas dasar "masih ada hal-hal yang belum diketahui yang sifatnya krusial terkait kemanjuran vaksinasi dalam mengurangi penularan" dan juga atas dasar alasan ketersediaan vaksin saat ini masih sangat terbatas, kata komite itu melalui pernyataan dalam pertemuan keenamnya pada Kamis (14/01/2021).

Komite tersebut sepakat bahwa pandemi Covid-19 masih berstatus darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional (public health emergency of international concern/PHEIC).

Baca Juga: Wacana Sertifikat Vaksinasi Corona Dinilai Epidemiolog Berbahaya

Sementara itu, pihak komite mengatakan WHO harus segera mengembangkan dan mengumumkan posisi kebijakannya kepada publik terkait persyaratan bukti vaksinasi COVID-19 untuk para pelancong internasional.

WHO harus mengkoordinasikan pengaturan standar untuk dokumentasi digital status vaksinasi COVID-19, tambah komite tersebut.

Mengenai varian virus SARS-CoV-2 , komite WHO itu menyerukan peningkatan kapasitas di seluruh dunia untuk pengurutan genetik atau genetic sequencing, serta mendorong negara-negara untuk saling berbagi data dan melakukan kerja sama ilmiah yang lebih besar guna mengatasi hal-hal yang belum diketahui yang sifatnya krusial tersebut.

Komite itu juga mendesak WHO mengembangkan sistem terstandardisasi untuk penamaan varian baru yang menghindari penanda geografis.

Baca Juga: DPR Kritik Wacana Menkes Budi soal Sertifikat Vaksin Bisa Gantikan Swab Test untuk Jalan-jalan

Sembari menyerukan akses yang adil terhadap vaksin COVID-19 melalui COVAX, sebuah inisiatif internasional yang dipimpin WHO untuk vaksin COVID-19, komite tersebut sangat mendorong para produsen vaksin untuk segera memberikan data keamanan dan kemanjuran kepada WHO untuk daftar penggunaan darurat.

Pasalnya, kurangnya data tersebut menjadi penghalang untuk memastikan pasokan vaksin yang tepat waktu dan adil di tingkat global.