Kompas TV nasional peristiwa

Pemerintah Akan Tanggung Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi

Kamis, 14 Januari 2021 | 19:27 WIB
pemerintah-akan-tanggung-kejadian-ikutan-pasca-imunisasi
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat memberikan pernyataan di Bandara Soekarno-Hatta terkait kedatangan vaksin Sinovac tahap dua. (Sumber: Youtube Setpres)

JAKARTA, KOMPAS.TV- Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan akan menanggung biaya Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI), atau dampak dari vaksinasi Covid-19 yang sudah dimulai serentak sejak Rabu (13/1/2021).

Menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, KIPI sudah ada komite di daerah dan komite nasional yang menanganinya. "Kalau terjadi apa-apa, bagaimana dengan penanganan masyarakat yang ada? KIPI ini kita sudah akan mengikuti pedoman yang selama ini sudah jalan, sudah ada komite daerah yang menangani KIPI, komite nasional yang menangani. Kita akan mengiktui prosedurnya," kata Budi saat rapat kerja dengan Komisi IX di Komplek Parlemen, Kamis (14/1/2021).

Baca Juga: Menkes Budi Sadikin: Vaksinasi Jangan Dipersepsikan Ancaman


Sementara mengenai beban biaya, Budi mengatakan hal itu akan ditanggung melalui mekanisme JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). "Khusus soal treatment anggarannya yang anggota JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) akan dicover oleh BPJS sedangkan yang non-JKN akan dicover oleh negara," ujar Budi.

Dan untuk memperjelas soal ini, pemerintah akan segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP)."Kami juga sedang mempersiapkan PP khusus untuk penanggungan kalau terjadi kejadian ikutan KIPI tersebut," ucap dia.

Baca Juga: Pejabat dan Tenaga Kesehatan Penerima Vaksinasi Covid-19 Pertama di Lampung

Pada kesempatan yang sama, Budi mengingatkan masih tingginya angka orang yang terinfeksi Covid-19. Angka naik terus di awal dan akhir bulan (Januari). Kita konsentrasi sampai akhir bulan, kita persiapkan ketersediaan rumah sakit cukup, "ujarnya.

Penulis : Iman Firdaus


KOMENTAR

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
19:51
PENCOPOTAN 12 ANGGOTA GARDA NASIONAL DARI TIM KEAMANAN BIDEN KARENA BERPOTENSI MEMILIKI PAHAM EKSTREMIS   SEBANYAK 12 ANGGOTA GARDA NASIONAL DICOPOT DARI TIM KEAMANAN PELANTIKAN PRESIDEN TERPILIH AS   MENLU AS MIKE POMPEO SEBUT TIONGKOK TELAH MELAKUKAN GENOSIDA TERHADAP ETNIK UIGHUR DI XINJIANG   LIGA 1 DAN LIGA 2 2020 DIBATALKAN KARENA PANDEMI KORONA   BNPB: JALUR MENUJU 5 DESA DI KECAMATAN ULUMANDA, SULBAR, SUDAH BISA DILALUI KENDARAAN RODA DUA   BASARNAS PASTIKAN TANDA SOS DI PULAU LAKI, KEPULAUAN SERIBU, ADALAH HOAKS   KEMENDIKBUD: 30 RIBUAN SEKOLAH BELAJAR TATAP MUKA SAAT PANDEMI PER 14 JANUARI 2021   SEBANYAK 686 PENGUNGSI GEMPA DI MAJENE DAN MAMUJU, SULBAR, DIEVAKUASI KE KOTA MAKASSAR, SULAWESI SELATAN   KPU CIANJUR TUNDA PLENO PENETAPAN BUPATI TERPILIH   ASOSIASI PEDAGANG DAGING INDONESIA (APDI) SEBUT PEMERINTAH AKAN MENGIMPOR DAGING SAPI DARI AUSTRALIA DAN MEKSIKO   KEMENDAG PATOK HARGA DAGING SAPI PALING MAHAL RP 130.000 PER KG   PROTES LONJAKAN HARGA DAGING SAPI DI RPH, PEDAGANG DAGING SAPI DI JABODETABEK MOGOK JUALAN   BMKG: SAAT INI SEBAGIAN BESAR WILAYAH INDONESIA MEMASUKI PUNCAK MUSIM HUJAN, WASPADA CUACA EKSTREM   PRESIDEN JOKOWI PERBOLEHKAN PENAMAAN PULAU, GUNUNG, DAN SUNGAI MENGGUNAKAN BAHASA ASING