Kompas TV nasional peristiwa

Diberi Anggaran Rp134 Triliun, Risma Diminta Jangan Mengulang Mensos Sebelumnya

Rabu, 13 Januari 2021 | 22:23 WIB
diberi-anggaran-rp134-triliun-risma-diminta-jangan-mengulang-mensos-sebelumnya
Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini atau Risma. (Sumber: DOK Pemkot Surabaya/Kompas.com)

JAKARTA, KOMPAS.TV- Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori mewanti-wanti agar Kementerian Sosial di bawah Menteri Sosial Tri Rismaharini yang baru dilantik baru-baru ini, harus mampu bekerja baik dan memiliki kebijakan-kebijakan yang menguntungkan rakyat.  

Hal itu agar rakyat kembali menaruh kepercayaan kepada kementerian sosial. Sebab, dengan anggaran sebesar Rp134 trilliun, Kemensos memiliki anggaran yang paling besar dibandingkan instansi-instansi lainnya.

“Sudah lebih dari dua kali Mensos  ini jadi tersangka, padahal Kemensos itu anggarannya paling besar terutama saat pandemi ini sangat dibutuhkan masyarakat. Untuk itu, hal ini tugas dari Mensos baru agar jangan sampai terulang kembali kejadiannya,” kata Bukhori saat mengikuti Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Mensos Tri Rismaharini di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (13/1/2021).

Baca Juga: Mensos Risma: Demi Allah Saya Tidak Ada Niat Blusukan

Menurut politikus PKS ini, masih ada beberapa pekerjaan yang harus segera diselesaikan Mensos Risma, seperti memperbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar bantuan sosial menjadi lebih tepat sasaran, karena menurutnya masalah keakuratan DTKS sudah sangat merugikan masyarakat kurang mampu.

Baca Juga: Cegah Korupsi Bansos, Risma Jalankan Rekomendasi KPK

“Masalah DTKS ini harus segera diperbaiki. Usul saya adalah data itu kan yang input pekerja sukarela yang diambil dari desa bersangkutan, namun mereka itu tidak dibayar. Tentu sebaiknya Kemensos memberikan upah agar pekerjanya menjadi lebih semangat dan baik lagi, sehingga tidak terjadi salah input,” katanya. 
 

Penulis : Iman Firdaus


KOMENTAR

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
08:33
17 ANGGOTA TIM POSITIF COVID-19, BENFICA MINTA DEPARTEMEN KESEHATAN TUNDA JADWAL PERTANDINGAN SELAMA DUA PEKAN   KLUB SEPAK BOLA PORTUGAL BENFICA UMUMKAN 17 KASUS POSITIF COVID-19 DALAM JAJARAN PEMAIN, PELATIH, DAN OFISIALNYA   ATALANTA GAGAL MENEMBUS 5 BESAR KLASEMEN SEMENTARA SEUSAI BERMAIN IMBANG 1-1 LAWAN UDINESE   MANCHESTER CITY BERHASIL GESER POSISI LEICESTER CITY DI PUNCAK KLASEMEN SEMENTARA SEUSAI BUNGKAM ASTON VILLA 2-0   HARI INI KRISTEN GRAY, WARGA AS YANG MEMBUAT KONTEN DI MEDSOS YANG MERESAHKAN MASYARAKAT, DIDEPORTASI DARI BALI   RATUSAN PENGUNGSI BANJIR DI MASJID AL KAROMAH DI MARTAPURA, KALIMANTAN SELATAN, MULAI MENGELUH SAKIT   HARI INI MENJADI HARI TERAKHIR PERPANJANGAN KEDUA MASA OPERASI PENCARIAN PESAWAT SRIWIJAYA SJ-182   SIANG INI KOMISI III DPR BERENCANA GELAR RAPAT PARIPURNA MENYETUJUI KOMJEN LISTYO SIGIT PRABOWO SEBAGAI KAPOLRI BARU   MESKI TRUMP SUDAH TAK JADI PRESIDEN, SENAT AS MASIH AKAN GELAR SIDANG DAKWAAN PEMAKZULAN YANG DIAJUKAN DEMOKRAT DI DPR   TRUMP JADI PRESIDEN PERTAMA YANG TAK HADIRI UPACARA PELANTIKAN PRESIDEN PENGGANTINYA SEJAK ANDREW JOHNSON PADA 1869   SEMBILAN FRAKSI DI KOMISI III DPR MENYETUJUI PENCALONAN KOMJEN LISTYO SIGIT SEBAGAI KAPOLRI   HAKIM AGUNG ANDI SAMSAN NGANRO TERPILIH MENJADI WAKIL KETUA MA BIDANG YUDISIAL   JUBIR VAKSINASI KEMENKES, SITI NADIA TARMIZI, MENYEBUT SEKITAR 50.000 TENAGA KESEHATAN TELAH DIVAKSIN COVID-19   PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) DI JAWA DAN BALI AKAN DIPERPANJANG DUA PEKAN KE DEPAN