Kompas TV regional berita daerah

Kebijakan Penanganan Covid-19 Di Sulsel, Dari PSBB Hingga Pemberlakuan Jam Malam

Rabu, 13 Januari 2021 | 17:08 WIB

MAKASSAR, KOMPAS.TV - Kasus covid-19 di sulawesi selatan masih mengkhatirkan . Warga yang terpapar virus sars cov dua ini , masih terus alami peningkatan jumlah . Untuk mencoba menekan laju penyebaran , kebijakan dari pemerintah daerah terus diambil , demi mencegah penularan covid-19 .., dari catatan kami , berbagai kebijakan telah di ambil demi menekan lonjakan kasus covid-19 , dari psbb hingga pemberlakukan jam malam .

12 januari 2021 , pemerintah kota makassar menerbitkabn aturan baru , soal penangganan lonjakan covid-19 . Aturan berupa s-k pembatasan kegiatan masyarakat , jadi langkah baru , demi menekan laju covid-19 yang sempat alami lonjakan .

Aturan semacam ini buka yang pertama , yang diterbitkan selama masa pandemi covid-19 . Sebelumnya , berbagai aturan sudah di ambil , termasuk pembatasan sosial skala besar , peraturan wali kota makassar dan pemberlakukan jam malam .

Langkah pemerintah kota makassar , rupanya juga diambil sejumlah daerah lainnya di sulawesi selatan . Pembatasan aktivitas warga di keramaian , jadi upaya utama menekan laju virus korona .

Namun sejak akhir 2020 , lonjakan kasus kembali terjadi . Pergelaran pilkada , libur akhir tahun dan klaster kelaurga jadi pemicunya . Pemerintah daerah pun mengambil langkah antisipasi .

“ Saya kira ini yg kita warning,Terutama Sulawesi selatan dan Makassar Kita pebanyak spesiamen, menjadi 3 ribu sampai 4 ribu perhari,Kita semakin banyak tangkap orang bermaslah,kita berharap spesimen kita naikkan,tapi pada titiknya pasti akan turun. kuncinya pakai masker"Ungkap Nurdin Abdullah , Gubernur Sulawesi Selatan

Kebijakan penanganan covid-19 tak hanya soal penghentian penularan virus korona , tapi juga soal ekonomi daerah . Dua kebijakan ini harus berjalan seiring , agar perekonomian juga bisa tumbuh .

"Dampak PSBB itu pada ekonomi, kita pertimbangkan.kalau perintah pusat perintahkan”Pungkas Nurdin Abdullah

Kebijakan demi kebijakan telah diambil , agar penanganan covid-19 bisa ditekan . Covid-19 hingga kini masih jadi ancaman , vaksin serta penerapan protokol kesehatan jadi jalan agar pandemi ini bisa berakhir .


#COVID19
#PSBB
#PEMBATASANSOSIAL

Penulis : KompasTV Makassar

Sumber : Kompas TV




BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
07:51
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19