Kompas TV regional politik

Ternyata Kebijakan PSBB Serentak Jawa-Bali ala Pemerintah Pusat Datang dari Usulan Anies Baswedan

Kamis, 7 Januari 2021 | 16:16 WIB
ternyata-kebijakan-psbb-serentak-jawa-bali-ala-pemerintah-pusat-datang-dari-usulan-anies-baswedan
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dalam diskusi virtual dengan Satgas Covid-19. (Sumber: Youtube BNPB)

JAKARTA, KOMPAS.TV – Pemerintah pusat berupaya menekan angka penambahan kasus harian dengan pembatasan kegiatan masyarakat di Jawa dan Bali pada 11-25 Januari.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengapresiasi kebijakan pemerintah pusat yang melakukan pembatasan kegiatan masyarakat secara serentak di pulau Jawa dan Bali.

Menurutnya kebijkan tersebut bagian dari usulan Pemprov DKI Jakarta agar Pembatasan Sosial Berskala Besar dapat berjalan serentak.

Baca Juga: Pemerintah Perketat Pembatasan Kegiatan di Jawa-Bali dari 11-25 Januari

Usulan itu disampaikan Gubernur Anies Baswedan saat berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar ke depan kebijakan PSBB dapat dilakukan serentak di beberapa daerah pada Selasa (5/1/2021) lalu.

Hal ini, sambung Ahmad Riza, lantaran banyak warga Jakarta memilih beraktivitas ke daerah penyangga yang tidak menjalankan PSBB ketat.

Pemprov DKI saat itu berharap ada satu kebijakan dari pemerintah pusat yang menyamakan regulasi antara Jakarta dengan beberapa daerah lainnya terkait PSBB. Termasuk periode pelaksanaan PSBB yang seragam.

Penulis : Johannes Mangihot





BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
22:25
KETUA MPR BAMBANG SOESATYO MENILAI NEGARA HARUS HADIR MEMASTIKAN RAKYAT PAPUA MENIKMATI PEMBANGUNAN    POLRES METRO JAKARTA SELATAN PASTIKAN AKAN USUT TUNTAS KERUMUNAN KONSER MUSIK DI CILANDAK, JAKSEL    POLRES BOGOR: PENYEKATAN DELAPAN TITIK ANTISIPASI MUDIK DI BOGOR MULAI BERLAKU 6 MEI   KETUA DEWAN PENGURUS APEKSI MINTA KEMENTERIAN INVESTASI SUSUN PETA POTENSI INVESTASI DAERAH   SOAL LARANGAN MUDIK, MENDAGRI MINTA KEPALA DAERAH MILIKI NARASI YANG SAMA DENGAN PEMERINTAH PUSAT   KERETA API BANDARA SOEKARNO-HATTA BERHENTI BEROPERASI SELAMA MASA PELARANGAN MUDIK LEBARAN PADA 6-17 MEI 2021   PRESIDEN JOKOWI MINTA PERAN TNI-POLRI DIOPTIMALKAN DALAM PENGAWALAN KEPULANGAN PEKERJA MIGRAN   PRESIDEN JOKOWI INSTRUKSIKAN SATGAS COVID-19 KAWAL PROSES KEPULANGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA KE TANAH AIR   KEMENKES: KLASTER TARAWIH, BUKBER, HINGGA MUDIK SUMBANG LONJAKAN KASUS COVID-19 DALAM BEBERAPA MINGGU TERAKHIR   KEMENTERIAN KESEHATAN: KASUS KEMATIAN AKIBAT COVID-19 NAIK 20 PERSEN PADA APRIL 2021   KEMENTERIAN KESEHATAN: PASIEN COVID-19 RAWAT INAP DI RUMAH SAKIT MENINGKAT 1,28 PERSEN   KEMENTERIAN KESEHATAN: VARIAN VIRUS KORONA B117, B1617, DAN B1351 SUDAH MASUK INDONESIA   KETUA SATGAS DONI MONARDO: HAMPIR SEMUA PROVINSI DI SUMATERA MENGALAMI PENINGKATAN KASUS COVID-19   KETUA SATGAS MEWANTI-WANTI PEJABAT DAERAH TAK MEMBUAT NARASI YANG BERBEDA SOAL LARANGAN MUDIK