Politikus PKS Minta BPOM Tidak Perlu Terbebani Target Vaksin

JAKARTA, KOMPAS.TV-Pemerintah sudah mendistribusikan 1,2 juta vaksin ke seluruh Indonesia sejak 3 Januari lalu. Presiden Jokowi akan menjadi penerima vaksin pertama pada 13 Januari mendatang. Meski demikian, izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) belum keluar.  

Namun menurut anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati,  BPOM tidak harus terbebani dengan keharusan mengeluarkan izin pada tanggal tertentu. Mufida menegaskan, batasan yang dimiliki BPOM adalah kelayakan edar dan keamanan.

Baca Juga: Jokowi Tegaskan Bakal Jadi Orang Indonesia Pertama yang Divaksin Covid-19, Ini Alasannya

"Batasnya bukan waktu, maksudnya harus diizinkan pada tanggal segini atau segitu. Tapi, batasnya adalah ketuntasan hasil uji klinis tentang efektifitas dan efikasi dari virus tersebut. Lebih baik kita lakukan kajian yang mendalam dengan segala plus minusnya, daripada terburu-buru menyetujui keluarnya izin edar tapi ternyata sebetulnya hasilnya belum memadai untuk dikeluarkan izin itu," ujar Mufida dalam keterangannya, Rabu (6/1/2021).

Baca Juga: Epidemiolog: Testing Tracing Lebih Penting daripada Vaksinasi Covid-19

Menurut Wakil Ketua Fraksi PKS DPR ini, target BPOM adalah keamanan, efikasi dan mutu dari vaksin. Sedangkan pemerintah harus menjamin semua vaksin yang beredar telah memenuhi standar kelayakan dan mendapatkan izin untuk dapat diedarkan dan juga halal.

Jadi, ia menekankan BPOM harus dijauhkan dari tekanan dari pihak manapun agar dapat bekerja dengan sebaik-baiknya.