Kompas TV nasional sosial

KPK Masih Temukan Data Ganda Penerima Bansos

Selasa, 5 Januari 2021 | 16:42 WIB
kpk-masih-temukan-data-ganda-penerima-bansos
Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan, Ipi Maryati Kuding. (Sumber: Staf Humas KPK)

 

JAKARTA, KOMPAS.TV-  Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) masih menemukan persoalan dalam penyelenggaraan bansos, yakni akurasi data penerima bantuan. Persoalan akurasi meliputi kualitas data penerima bantuan, transparansi data, dan pemutakhiran data.

“Berdasarkan pemadanan yang dilakukan di internal Kemensos masih ditemukan data ganda pada penerima bantuan bahan pokok/BPNT,” ujar Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati, Selasa (5/1/2021).

Baca Juga: Reaksi Walkot Jakpus hingga DPRD soal Risma Blusukan di Jakarta, Jangan Lebay!

Ipi mengatakan KPK mendorong pemadanan NIK dan DTKS sebagai persyaratan penyaluran bansos untuk memperbaiki kualitas data penerima bantuan. Lantaran KPK mendapati Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang tidak padan dengan data NIK dan tidak diperbaharui sesuai data kependudukan.

“KPK juga merekomendasikan Kemensos agar memperbaiki akurasi DTKS, melakukan perbaikan tata kelola data, termasuk mengintegrasikan seluruh data penerima bansos di masa pandemi dalam satu basis data,” kata Ipi.

Ipi mengingatkan KPK dalam hal ini akan terus melakukan pengawasan, meskipun saat bantuan sosial diberikan secara tunai. Hal dilakukan sebagai untuk mendukung program pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Baca Juga: KPK Awasi Penyaluran Bansos Tunai 2021

“KPK berharap perbaikan dalam skema penyelenggaraan bansos akan meningkatkan efektifitas penyaluran yang lebih tepat sasaran dan tepat guna serta menutup potensi terjadinya fraud yang dapat mengarah pada tindak pidana korupsi,”

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi tahun ini meluncurkan bantuan sosial tunai kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Anggaran yang dialokasikan untuk bantuan sosial tunai adalah Rp 110 triliun. Ia pun menegaskan bansos tunai ini, harus sampai ke rakyat tanpa potongan-potongan agar bisa membantu masyarakat terdampak pandemi Covid-19.

Penulis : Ninuk Cucu Suwanti

Sumber : Kompas TV



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
21:49
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19