Kompas TV nasional peristiwa

FPI Dibubarkan, Datang Front Pejuang Islam?

Rabu, 30 Desember 2020 | 14:38 WIB
fpi-dibubarkan-datang-front-pejuang-islam
Penyidik Polda Metro Jaya kembali mendatangi kediaman pentolan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab di Jalan Petamburan III, Gang Paksi, Jakarta Pusat, Rabu (2/12/2020) untuk menyampaikan surat panggilan kedua. (Sumber: Tribunnews.com/Reza Deni)

JAKARTA, KOMPAS.TV- Pemerintah secara resmi melarang semua simbol dan aktivitas yang berhubungan dengan Front Pembela Islam (FPI). Keputusan disampaikan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej di Kantor Menkopolhukam, Rabu (30/12/2020).

Namun, selang beberapa jam setelah pengumuman tweeter diramaikan oleh cuitan mengenai nama baru penggantin FPI, yaitu Front Pejuang Islam yang bila disingkat namanya tetap FPI.

Salah satunya, twitter @Petamburan_3 merespon sebagai berikut.

“Hari ini, Rabu 30 Desember 2020, FPI (Front Pembela Islam) ditetapkan sebagai Organisasi Terlarang. Semua kegiatan, atribut dan semua yang berhubungan dengan FPI dilarang oleh Negara. Selamat Datang Front Pejuang Islam," dengan tagar #TetapTegakWalauTanganTerikat.

Baca Juga: Pemerintah Sebut 35 Anggota FPI Terlibat Tindak Pidana Terorisme

Ramai pula petikan berupa poster yang disebut datang dari Rizieq Shihab yang berbunyi, "Secara pribadi kalau FPI dibubarkan tidak ada masalah. Kalau hari ini Front Pembela Islam dibubarkan, maka besok aka saya bikin Front Pecinta Islam.

Dengan singkatan yang sama, pengurus yang sama, gerakan yang sama, dengan wajah yang sama pula, kan UU tidak melarang.  Saya tidak pernah pusing dengan pembubaran." Dalam poster terdapat wajah Rizieq Shihab bersorban putih dan menggunakan masker putih pula. Di atasnya tertera nama,  Al Habib Muhammad Rizieq Syihab.

Baca Juga: FPI Dilarang, Ini 7 Poin Larangan dari Pemerintah Indonesia

Sebelumnya, pemerintah memutuskan melalui keputusan bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI, Kepala BNPT tentang larangan kegiatan simbol dan atribut FPI. "FPI tidak terdaftar sebagai ormas sebagaimana diatur dalm perundang-udangan. Maka secara de jure telah bubar," kata Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej, Rabu (30/12/2020).

Karena itu, secara de jure telah bubar, namun masih melakukan kegiatan yang bertentangan dengan hukum. "Maka melarang kegiatan simbol, dan atribut dalam NKRI. Apabila terjadi pelanggaran hukum dalam doktrin tiga, aparat hukum akan menghentikan kegiatan," tambahnya.

"Pemerintah juga meminta kepada masyarakat agar tidak terpengaruh dan terlibat dalam kegiatan FPI," kata Edy.

Penulis : Iman Firdaus


BERITA UTAMA




BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
20:26
BAHAS PERUBAHAN IKLIM, MENKO MARVES LUHUT PANDJAITAN GELAR PERTEMUAN VIRTUAL DENGAN UTUSAN KHUSUS PRESIDEN AS   KSAD JENDERAL TNI ANDIKA PERKASA MENAIKKAN PANGKAT 12 PERWIRA TINGGI TNI AD    BOBBY AFIF NASUTION DAN AULIA RACHMAN RESMI MENJABAT SEBAGAI WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MEDAN, SUMUT    MENKO PMK BERHARAP VAKSINASI COVID-19 TERHADAP PARA ATLET DAPAT MENGAKTIFKAN KEMBALI KEGIATAN OLAHRAGA   MENKO PMK MUHADJIR EFFENDY OPTIMISTIS PENERAPAN PPKM MIKRO MAMPU PERCEPAT PENANGANAN COVID-19 DI INDONESIA    BANK INDONESIA OPTIMISTIS EKONOMI DOMESTIK PULIH SECARA BERTAHAP   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR KLAIM VAKSINASI DI LINGKUNGAN DPR TAK TERTUTUP MELAINKAN DENGAN PROTOKOL KESEHATAN KETAT   KADIN DKI BERHARAP DENGAN ADANYA VAKSINASI MANDIRI DAPAT MEMPERCEPAT PEMULIHAN EKONOMI DAN AKTIVITAS DUNIA USAHA    KETUA DPD HIPPI DKI MENYAMBUT BAIK KEPUTUSAN PEMERINTAH YANG MENERBITKAN ATURAN MENGENAI VAKSINASI MANDIRI   SYARAT BAWA HASIL TES USAP DI BANDARA SUPADIO PONTIANAK KEMBALI DIPERPANJANG HINGGA LIBUR HARI RAYA IDUL FITRI   HINGGA 26 FEBRUARI 2021, KASUS COVID-19 DI INDONESIA CAPAI 1.322.866 ORANG, 1.128.672 SEMBUH, DAN 35.786 MENINGGAL DUNIA   TOTAL WNI POSITIF COVID-19 DI LUAR NEGERI ADALAH 3.292: 2.368 SEMBUH, 171 MENINGGAL DUNIA, DAN 753 DALAM PERAWATAN    SATGAS COVID-19: HINGGA 26 FEBRUARI 2021, SEBANYAK 1.583.581 TENAGA KESEHATAN SUDAH MENJALANI VAKSINASI   SATGAS COVID-19: PEMBERLAKUAN PPKM MIKRO PERLU DILAKUKAN HINGGA LEVEL KOMUNITAS TERKECIL YAKNI RT, RW, DAN DESA