Kompas TV klik360 cerita indonesia

FPI Dilarang, Ini 7 Poin Larangan dari Pemerintah Indonesia

Rabu, 30 Desember 2020 | 13:28 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV - Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej membacakan 7 poin larangan pemerintah untuk FPI, pada Rabu (30/12/2020). 

Pertama, menyatakan FPI adalah organisasi yang tidak terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam peraturan undang-undang. Sehingga secara de jure telah bubar sebagai organisasi kemasyarakatan.

Kedua, FPI sebagai organisasi kemasyarakatan yang secara de jure telah bubar, pada kenyataanya masih terus melakukan berbagai kegiatan yang mengganggu ketentraman ketertiban umum, dan bertentangan dengan hukum.

Ketiga, melarang dilakukannya kegiatan, penggunaan simbol dan atribut FPI dalam wilayah hukum NKRI.

Baca Juga: [FULL] Sah! Pemerintah Larang Seluruh Kegiatan FPI

Keempat, apabila terjadi pelanggaran sebagaimana diuraikan dalam diktum ketiga di atas, aparat penegak hukum akan menghentikan seluruh kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh FPI.

Kelima, meminta kepada masyarakat:
a. untuk tidak terpengaruh dan terlibat dalam kegiatan, penggunaan simbol dan atribut FPI.
b. untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum setiap kegiatan, penggunaan simbol dan atribut FPI.

Keenam, kementerian/lembaga yang menandatangani surat keputusan bersama ini, agar melakukan koordinasi dan mengambil langkah-langkah penegakan hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.

Ketujuh, keputusan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2020.

Dengan adanya keputusan ini, nasib FPI yang di bawah pimpinan Rizieq Shihab, tidak memiliki legal standing. 

Baca Juga: Pemerintah: Sejak 2019, Secara De Jure FPI Sudah dianggap Bubar
 

Penulis : Yuilyana





BERITA LAINNYA


Beranda Islami

Meletakan Niat Ketika Shalat

Rabu, 14 April 2021 | 06:31 WIB
UKM

Stok Ikan Selama Puasa dan Lebaran Aman

Rabu, 14 April 2021 | 06:11 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
06:53
FLORENTINO PEREZ KEMBALI TERPILIH SEBAGAI PRESIDEN REAL MADRID UNTUK MASA JABATAN HINGGA 2025    MENKES AUSTRIA RUDOLF ANSCHOBER MENGUNDURKAN DIRI KARENA LELAH TANGANI PANDEMI KORONA    KAPOLDA PAPUA IRJEN MATHIUS D FAKHIRI JANJI MENCARI DAN TANGKAP KKB YANG BERAKSI DI BEOGA DAN ILAGA, PUNCAK    KAKORLANTAS POLRI IRJEN ISITIONO: PETUGAS YANG LOLOSKAN PEMUDIK AKAN DIHUKUM 2 KALI LIPAT    PT KAI IZINKAN PENUMPANG UNTUK SAHUR DAN BUKA PUASA DI DALAM KERETA KETIKA DALAM PERJALANAN SELAMA BULAN RAMADAN    PT KAI MASIH JUAL TIKET KERETA HINGGA KEBERANGKATAN 30 APRIL 2021 DI TENGAH ATURAN PELARANGAN MUDIK    DISPAREKRAF DKI JAKARTA: RESTORAN TIDAK BOLEH TAMPILKAN PERTUNJUKAN DJ SELAMA BULAN RAMADAN    JAM OPERASIONAL MRT TIDAK MENGALAMI PERUBAHAN SELAMA BULAN RAMADAN    MRT JAKARTA IZINKAN PENUMPANG BERBUKA PUASA DI DALAM GERBONG KERETA DENGAN AIR PUTIH DAN KURMA    POLDA METRO JAYA LIMPAHKAN BERKAS KASUS MAFIA TANAH YANG MENYASAR KELUARGA DINO PATTI DJALAL KE KEJATI    DISHUB DKI BERENCANA HANYA MEMBUKA TERMINAL PULO GEBANG DI JAKARTA TIMUR SELAMA LARANGAN MUDIK LEBARAN    PEMPROV DKI JAKARTA AKAN CEK STATUS RUMAH PENINGGALAN MENLU PERTAMA, ACHMAD SOEBARDJO, YANG DIJUAL    ICW MINTA KPK USUT DUGAAN BOCORNYA INFORMASI PENGGELEDAHAN DUA LOKASI DI KALIMANTAN SELATAN    TERDAKWA DJOKO TJANDRA AJUKAN BANDING ATAS VONIS 4 TAHUN 6 BULAN PENJARA DALAM KASUS "RED NOTICE"