Kompas TV nasional peristiwa

Baru Menjabat, Menteri Kelautan Diberondong Desakan Cabut Kebijakan

Kompas.tv - 24 Desember 2020, 14:23 WIB
baru-menjabat-menteri-kelautan-diberondong-desakan-cabut-kebijakan
Wahyu Sakti Trenggono saat diperkenalkan Presiden RI, Joko Widodo sebagai Wakil Menteri Pertahanan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (25/10/2019). Joko Widodo melantik 12 orang wakil menteri Kabinet Indonesia Maju. (Sumber: KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO)
Penulis : Iman Firdaus

JAKARTA, KOMPAS.TV- Baru sehari menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono langsung mendapatkan desakan cabut kebijakan.

Adalah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia ( Walhi) yang mendesak  Wahyu Trenggono menarik kebijakan pendahulunya Edhy Prabowo terkait ekspor benih lobster. 

"Batalkan kebijakan ekspor bibit lobster. Kebijakan itulah asal mula hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Edhy Prabowo sebagai tersangka lewat Operasi Tangkap Tangan (OTT)," ujar Direktur Eksekutif WAalhi Bali, I Made Juli Untung Pratama dalam keterangan tertulis, Kamis (24/12/2020). 

Baca Juga: Reaksi Susi Pudjiastuti Anak Buah Prabowo Jadi Menteri KKP

Selain perkara ekspor benih lobster, Juli juga menyebut terdapat pekerjaan rumah (PR) yang harus segera dilakukan Trenggono. Misalnya, mengintervensi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Bali tahun 2020-2040. 

Aturan ini mengakomodasi sejumlah proyek besar yang dapat mengancam kerusakan lingkungan hidup. Proyek itu antara lain tambang pasir laut di pesisir Kuta seluas 938,34 hektar dan Sawangan seluas 359,53 hektar.

Kemudian rencana perluasan Pelabuhan Benoa dengan cara reklamasi seluas 1.377,52 hektar dan rencana pengembangan Bandara Ngurah Rai dengan cara reklamasi seluas 151,28 hektar. 

"Walhi mengecam keras tiga proyek yang merusak lingkungan tersebut," tegas Juli. Sementara itu, Koordinator Kampanye Walhi, Edo Rakhman menyebut, selain persoalan aturan tersebut, Trenggono juga harus mengambil langkah atas derasnya penolakan warga terhadap aktivitas tambang pasir.

Baca Juga: Arief Poyuono Sindir Prabowo Subianto Tak Etis Ajukan Menteri KKP Pengganti Edhy

"Contohnya di Kodingareng, Sulawesi Selatan, terlepas izin dan legalitas perizinan tambang, tapi Wahyu Sakti Trenggono sebagai menteri harus peka terhadap suara penolakan rakyat," tegas dia.



Sumber : Kompas TV

BERITA LAINNYA



Close Ads x
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.