Kompas TV nasional politik

Ketua DPRD DKI: Tak Ada Kenaikan Gaji Dewan

Jumat, 4 Desember 2020 | 22:13 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi pada hari Jumat (4/12/2020)  membantah beredarnya informasi tentang kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPRD DKI.

Politikus PDI Perjuangan ini menegaskan, bahwa informasi soal Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang beredar tidak benar.

Menurut Prasetyo kenaikan RKT 2021 masih sebatas usulan yang seluruh komponennya akan dievaluasi dalam Rapat Pimpinan (Rapim) DPRD DKI Jakarta.

Meskipun nanti disetujui di tingkat rapim, keputusan akhir tetap ada di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Prasetyo menambahkan, RKT 2021 meningkat bukan karena kenaikan gaji anggota DPRD DKI, tapi karena ada penambahan kegiatan.
 
Penambahan kegiatan DPRD itu juga telah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan DPRD.

Kemudian, DPRD DKI membentuk panitia khusus (Pansus) untuk membicarakan mekanisme kegiatan tersebut.

Dan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan DPRD, gaji dewan tak akan naik selama gaji gubernur tak naik.

Aturan menyebut gaji anggota DPRD hanya 75 persen dari gaji gubernur, wakil ketua DPRD 80 persen dari gaji gubernur, dan ketua DPRD sama kedudukan gajinya dengan gubernur.

Sebelumnya, Ketua DPW PSI DKI Jakarta Michael Victor Sianipar, meminta seluruh anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI menolak kenaikan anggaran RKT anggota Dewan sebesar 888,6 miliar rupiah. (*)

Penulis : Ekmal Muhammad


BERITA UTAMA

KOMENTAR

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
22:27
KEPALA DINAS BINA MARGA DKI HARI NUGROHO SEBUT “FLYOVER” LENTENG AGUNG DAN TANJUNG BARAT DIUJI COBA PEKAN INI   PANGLIMA TNI MARSEKAL HADI TJAHJANTO MUTASI 50 PERWIRA TINGGI, TERBANYAK DARI ANGKATAN DARAT   KEMENTERIAN PUPR PERKETAT PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL YANG WAJIB DILAKSANAKAN OLEH BADAN USAHA JALAN TOL   MENKO KEMARITIMAN DAN INVESTASI: "FOOD ESTATE" JADI KESEMPATAN WUJUDKAN MODERNISASI PERTANIAN   WAKIL KETUA MPR JAZILUL FAWAID: TOLERANSI MENJADI PRASYARAT UTAMA BERLANGSUNGNYA SEBUAH NEGARA   KETUA UMUM PD IDI DAENG M FAQIH AJAK KAUM IBU TIDAK TAKUT DISUNTIK VAKSIN COVID-19   KEMENTERIAN KESEHATAN MINTA RS SWASTA GOTONG ROYONG TAMPUNG PASIEN COVID-19   RSUD DEPOK AKAN TAMBAH RUANG ICU DAN TEMPAT TIDUR ISOLASI PASIEN COVID-19 BULAN DEPAN   MENKES BUDI GUNADI SADIKIN PERINTAHKAN RUMAH SAKIT DI TIAP ZONA COVID-19 TAMBAH KAPASITAS TEMPAT TIDUR   FOKUS PENANGANAN PANDEMI COVID-19, PERSI MINTA PEMERINTAH TUNDA ATURAN KLASIFIKASI RUMAH SAKIT   KEMENKES TEGASKAN BIAYA PERAWATAN PASIEN COVID-19 DITANGGUNG PEMERINTAH   YLKI NILAI KOMUNIKASI PUBLIK BURUK JADI PENYEBAB KETIDAKPERCAYAAN MASYARAKAT PADA VAKSIN   IDI USUL PASIEN COVID-19 GEJALA RINGAN DIRAWAT DI RUMAH DENGAN PENGAWASAN DOKTER   MENRISTEK: UJI KLINIS FASE 1 VAKSIN MERAH PUTIH PALING CEPAT PERTENGAHAN 2021