Kompas TV nasional politik

Veronica Koman: Itu Video Lama Demo Omnibus Law, Bukan Kemerdekaan Papua!

Jumat, 4 Desember 2020 | 20:50 WIB
veronica-koman-itu-video-lama-demo-omnibus-law-bukan-kemerdekaan-papua
Aktivis HAM, Veronica Koman. (Sumber: Tribunnews)

SYDNEY, KOMPAS.TV - Pengacara yang banyak menangani persoalan HAM di Papua, Veronica Koman, membantah kabar dirinya berada dalam unjuk rasa mendukung kemerdekaan Papua.

Bantahan ini disampaikan Veronica Koman, kepada Kompas TV, Jumat (04/12/2020) menyusul beredarnya video unjuk rasa yang dilakukan Veronika bersama sejumlah orang di Sydney yang mendapat protes warga.

Dalam video yang beredar viral di media sosial itu disebutkan, aksi di depan Kantor Konsulat Jenderal RI di Sydney tersebut  untuk mendukung kemerdekaan Papua.

Padahal menurut Veronica, itu adalah video lama, saat aksi solidaritas dari buruh Australia menolak Omnibus Law pada 9 Oktober lalu.

“Itu demo Omnibus Law, beberapa waktu lalu. Kasih tahu lah, saya ini, enggak pernah bikin aksi mendukung kemerdekaan Papua. Saya masih pengin pulang ke Indonesia,” ujar Veronika yang kini bermukim di Australia.

Lebih jauh, Veronika justru menuding beredarnya video aksi tersebut sengaja dilakukan untuk mengaitkannya dengan isu deklarasi kemerdekaan Papua oleh Benny Wenda.   

“Kalau dicek, itu video dinaikkan serempak oleh berbagai akun anonim. Enggak otentik gerakannya. Makanya ini propaganda dinaikkan bersamaan heboh 1 Desember dan deklarasi Benny Wenda," kata Veronica yang dikenal karena aktivitasnya mengadvokasi kasus kasus HAM Papua itu.

Penulis : Hariyanto Kurniawan


BERITA UTAMA

KOMENTAR

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
23:07
KEPALA DINAS BINA MARGA DKI HARI NUGROHO SEBUT “FLYOVER” LENTENG AGUNG DAN TANJUNG BARAT DIUJI COBA PEKAN INI   PANGLIMA TNI MARSEKAL HADI TJAHJANTO MUTASI 50 PERWIRA TINGGI, TERBANYAK DARI ANGKATAN DARAT   KEMENTERIAN PUPR PERKETAT PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL YANG WAJIB DILAKSANAKAN OLEH BADAN USAHA JALAN TOL   MENKO KEMARITIMAN DAN INVESTASI: "FOOD ESTATE" JADI KESEMPATAN WUJUDKAN MODERNISASI PERTANIAN   WAKIL KETUA MPR JAZILUL FAWAID: TOLERANSI MENJADI PRASYARAT UTAMA BERLANGSUNGNYA SEBUAH NEGARA   KETUA UMUM PD IDI DAENG M FAQIH AJAK KAUM IBU TIDAK TAKUT DISUNTIK VAKSIN COVID-19   KEMENTERIAN KESEHATAN MINTA RS SWASTA GOTONG ROYONG TAMPUNG PASIEN COVID-19   RSUD DEPOK AKAN TAMBAH RUANG ICU DAN TEMPAT TIDUR ISOLASI PASIEN COVID-19 BULAN DEPAN   MENKES BUDI GUNADI SADIKIN PERINTAHKAN RUMAH SAKIT DI TIAP ZONA COVID-19 TAMBAH KAPASITAS TEMPAT TIDUR   FOKUS PENANGANAN PANDEMI COVID-19, PERSI MINTA PEMERINTAH TUNDA ATURAN KLASIFIKASI RUMAH SAKIT   KEMENKES TEGASKAN BIAYA PERAWATAN PASIEN COVID-19 DITANGGUNG PEMERINTAH   YLKI NILAI KOMUNIKASI PUBLIK BURUK JADI PENYEBAB KETIDAKPERCAYAAN MASYARAKAT PADA VAKSIN   IDI USUL PASIEN COVID-19 GEJALA RINGAN DIRAWAT DI RUMAH DENGAN PENGAWASAN DOKTER   MENRISTEK: UJI KLINIS FASE 1 VAKSIN MERAH PUTIH PALING CEPAT PERTENGAHAN 2021