Rizieq Shihab: Revolusi Akhlak Bukan Pemberontakan kepada Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab membantah jika revolusi akhlak diartikan sebagai bentuk pemberontakan untuk menjatuhkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Saya sampaikan soal revolusi ini, jangan ada yang berpikir revolusi akhlak itu pemberontakan, tidak betul," ujar Habib Rizieq dalam acara Reuni 212 bertema Dialog Nasional 100 Ulama dan Tokoh secara virtual, Jakarta, Rabu (2/12/2020).

Menurutnya, dirinya dan para habib di Indonesia telah didik oleh guru-guru terdahulu, tidak boleh melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah.

Kalau sudah diterima masyarakat melalui Pemilu, kata Habib Rizieq, suka atau tidak suka, adil atau tidak adil maka harus tetap menghormati pemerintahan.

"Tapi kita harus bersikap objektif, kebijakan yang dikeluarkan bagus, yang baik harus kita apresiasi, kita terima dan jalankan bersama. Kebijakan-kebijakan yang membahayakan keselamatan bangsa dan negara, kebijakan yang menindas rakyat wajib kita kritisi," kata Habib Rizieq.

"Mengkritik pemerintahan yang sah itu bukan makar, mengkritik pemerintahan yang sah itu bukan pemberontakan. Ini yang perlu saya jelaskan, kita ahli sunah wal jamaah, ini negeri dakwah di mana kita mengajak orang untuk berbuat baik, termasuk para penguasa dan pemerintah ayo kita berbuat baik," sambung Habib Rizieq.

Habib Rizieq menyebut pemberontakan dapat saja dilakukan jika pemerintah melakukan pembantaian kepada para ulama, habaib, maupun umat muslim.

Namun, pemerintahan saat ini dinilai tidak melakukan hal tersebut dan akhirnya tidak pantas melakukan pemberontakan.