Kompas TV bisnis kompas bisnis

Mengupas Peran dan Dampak Omnibus Law di Sektor Keuangan

Rabu, 2 Desember 2020 | 11:30 WIB

KOMPAS.TV - Perubahan kondisi dan semakin besarnya tantangan di sektor keuangan, membuat pemerintah juga memasukkan pengawasan sektor keuangan dalam Rancangan Undang Undang sapu jagat atau Omnibus Law.

Ada penilaian dari pemerintah bahwa penanganan permasalah yang terjadi di sektor keuangan terlalu berlarut-larut dan lambat.

Dalam Omnibus Law termaktub, nantinya akan ada pembentukan forum Pengawasan Perbankan terpadu.

Tujuan forum ini adalah wadah untuk menyinergikan tugas BI, OJK, LPS dan Kementerian Keuangan.

Soal integrasi data dan sistem adalah gabungan dari BI, OJK dan LPS. Tujuannya lagi-lagi baik supaya tidak ada lagi kebocoran data dan akan ada jaring pengaman sistem keuangan yang lebih kuat.

3 lembaga dan 1 kementerian pun akan berubah fungsinya.

Otoritas Jasa Keuangan, OJK punya 3 kewenangan baru. Penetapan status pengawasan dan kewenangan pada tiap tahapan status bank.

Kedua, jika ada bank yang mengalami masalah yang dianggap membahayakan, OJK boleh melakukan tindakan.

Ketiga, pengawasan sektor terintegrasi, termasuk konglomerasi keuangan. Nantinya ketua dewan komisioner ojk menetapkan keputusan akhir bila tak tercapai kata mufakat di musyawarah.

Sementara LPS, peranan di permasalahan perbankan akan makin besar, baik dari likuiditas maupun solvabilitas. Di likuiditas LPS bisa memberi pinjaman likuiditas jangka pendek atau syariah.

Sementara dari solvabilitas akan berubah wewenang dari yang tadinya loss minimizer jadi risk minimizer. Artinya, lps semakin kuat jadi otoritas resolusi.

Kementerian Keuangan juga dapet penambahan wewenang yang tadinya menteri keuangan adalah koordinator komite stabilitas sektor keuangan, KSSK kini jadi ketua KSSK.

Artinya menteri keuangan bisa mengambil keputusan, kalau rapat KSSK tak mencapai kata  mufakat.

Dengan bertambahnya wewenang, buka berarti bisa sewenang-wenang. Ada pembentukan lembaga baru yaitu dewan pengawas. 

Dewan ini bertugas mengawasi tugas OJK dan BI.

Penulis : Anjani Nur Permatasari


BERITA UTAMA




BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
08:23
SEJAK JANUARI 2021, POLDA METRO JAYA MENERIMA 10 LAPORAN POLISI & MENETAPKAN 15 TERSANGKA KASUS EKSPLOITASI ANAK   KEMENTERIAN PPPA MENGAPRESIASI UPAYA POLDA METRO JAYA DALAM MENGUNGKAP KASUS EKSPLOITASI ANAK   NOVEL BASWEDAN BERHARAP KAPOLRI BARU BISA UNGKAP KASUS PENYIRAMAN AIR KERAS TERHADAP DIRINYA   KOMPOLNAS DORONG POLISI PELAKU PENEMBAKAN DI CENGKARENG DIPIDANA DENGAN PASAL BERLAPIS   GUBERNUR ANIES BASWEDAN & RIDWAN KAMIL RAIH PENGHARGAAN TOKOH PEMBERDAYAAN 2020 DARI RUMAH ZAKAT   PEMDA YOGYAKARTA OPTIMISTIS SEKOLAH TATAP MUKA DAPAT DIGELAR PADA JULI 2021   PRESIDEN JOKOWI BERHARAP VAKSINASI COVID-19 KEPADA AWAK MEDIA DILAKSANAKAN DI SELURUH INDONESIA   PRESIDEN JOKOWI PANTAU KEGIATAN VAKSINASI COVID-19 TERHADAP AWAK MEDIA YANG BERLANGSUNG DI STADION GBK, JAKARTA   DIREKTUR ICJR ERASMUS NAPITUPULU MINTA PEMERINTAH PRIORITASKAN VAKSINASI PADA LAPAS DAN RUTAN YANG PADAT   PLT JUBIR KPK ALI FIKRI SEBUT PIHAKNYA TELAH MELAKUKAN VAKSINASI COVID-19 TERHADAP 39 TAHANAN KASUS KORUPSI   WAPRES MA'RUF AMIN TARGETKAN SEBANYAK 1 JUTA WARGA DISUNTIK VAKSIN COVID-19 PER HARI   SATGAS COVID-19: 10 KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA MEMILIKI KASUS AKTIF COVID-19 TERTINGGI DI INDONESIA, SOLO PERTAMA   SATGAS COVID-19: HINGGA SAAT INI, 853.745 TENAGA KESEHATAN SUDAH DIVAKSINASI DOSIS KEDUA, 1.461.920 DOSIS PERTAMA   HINGGA 25 FEBRUARI 2021, KASUS COVID-19 DI INDONESIA MENCAPAI 1.314.634, 1.121.411 SEMBUH, DAN 35.518 MENINGGAL DUNIA