Kompas TV klik360 cerita indonesia

Jawab Luhut, Ketua KPK: Pemeriksaan tak ada Istilah Berlebihan

Sabtu, 28 November 2020 | 21:57 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua KPK Firli Bahuri menanggapi pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim Luhut Binsar Panjaitan yang mewanti-wanti agar KPK tidak berlebihan dalam pemeriksaan kasus mantan menteri KKP Edhy Prabowo.

Firli menegaskan pemeriksaan yang tengah dilakukan KPK tidaklah berlebihan.

“tidak ada yang berlebihan kalau pas ukurannya pas takarannya pas cara mengaturnya pas cara menggunakan tidak ada berlebihan,”ujar Firli

Baca Juga: Respons Susi Soal Luhut Ekspor Benih Lobster Tak Salah: Sedih, Marah dan Heran

menurut Firli dalam pemeriksaan tidak ada istilah berlebihan, karena hal ini dilakukan dalam rangka mengungkap keterangan yang sebenar-benarnya.

Pemeriksaan tidak ada istilah berlebihan pemeriksaan dilakukan di dalam rangka mengungkap keterangan yang sebenar-benarnya,”ujar Firli

Penggeledahan di kantor Edhy dilakukan untuk mencari bukti yang bersesuaian dengan keterangan tersangka semata-mata demi kepentingan perkara.

Penulis : Theo Reza


BERITA UTAMA

KOMENTAR

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
04:27
KETUA MPR BAMBANG SOESATYO DUKUNG POLRI PERLUAS PENERAPAN SISTEM TILANG ELEKTRONIK   JAKSA AGUNG: PEMBENTUKAN JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PIDANA MILITER TINGGAL TUNGGU TANDA TANGAN PRESIDEN   JAKSA AGUNG SEBUT KONDISI POLITIK LUAR NEGERI TURUT PENGARUHI PELAKSANAAN EKSEKUSI HUKUMAN MATI   PEMPROV PAPUA IMBAU MASYARAKAT TIDAK TERPROVOKASI ISU RASISME   KEMENDAGRI GANTI 16.187 DOKUMEN KARTU KELUARGA KORBAN BANJIR KALIMANTAN SELATAN   KEMENDAGRI TERBITKAN 53 AKTA KEMATIAN KORBAN JATUH PESAWAT SRIWIJAYA AIR SJ-182   DINAS KESEHATAN: SEBANYAK 1.434 PASIEN COVID-19 DIRAWAT DI RS RUJUKAN KOTA BEKASI MAYORITAS BER-KTP LUAR DAERAH   KEMENDIKBUD: TALENTA DIGITAL DUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL   WAPRES HARAP DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA (DSN-MUI) AKTIF DORONG PENGEMBANGAN EKONOMI   WAPRES MA'RUF AMIN: MANFAATKAN POTENSI WAKAF UNTUK PROGRAM PROFAKIR MISKIN   MENLU: PEMERINTAH BERUPAYA MAKSIMAL DALAM KASUS HILANGNYA WNI RUTH SITEPU DI MALAYSIA   KEMENKES RANCANG APLIKASI SISTEM INFORMASI RAWAT INAP RS RUJUKAN COVID-19 (SIRANAP RS) YANG BISA DIAKSES PUBLIK   MENLU RETNO MARSUDI: VAKSINASI WNI DI LUAR NEGERI MENGACU KEBIJAKAN NEGARA SETEMPAT   KEMENTERIAN KESEHATAN TEGASKAN VAKSIN MANDIRI BUKAN UNTUK BISNIS