Kompas TV nasional sapa indonesia

Edhy Prabowo Resmi Jadi Tersangka, Jokowi Bersiap Reshuffle Kabinet? Ini Penjelasan KSP

Jumat, 27 November 2020 | 23:01 WIB

KOMPAS.TV - Kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster yang menjerat Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus Kader Partai Gerindra, Edhy Prabowo, dianggap sejumlah kalangan, sebagai momen yang tepat bagi Presiden Joko Widodo untuk melakukan perombakan kabinet atau reshuffle.

Menanggapi kasus yang menimpa menterinya ini, Joko Widodo pun percaya KPK akan bekerja profesional dan transparan.

Edhy Prabowo yang kini telah menjadi tahanan KPK telah mengajukan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Surat pengunduran diri, diajukan pada Kamis kemarin (26/11/2020) dan telah diterima oleh Presiden Jokowi.

Sementara itu, Partai Gerindra menyerahkan sepenuhnya wewenang pengganti Edhy Prabowo kepada Presiden Jokowi.

Gerindra juga memastikan, posisi Edhy Prabowo di partai sebagai wakil ketua umum juga segera akan dicarikan pengganti.

Pengamat Politik yang juga Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari berpendapat, wacana perombakan kabinet seiring dengan kasus suap yang menjerat Menteri KKP Edhy Prabowo akan bergantung pada kebutuhan pemerintahan Presiden Jokowi.

Sebelumnya, dalam Program Rosi Spesial, Presiden Joko Widodo sempat mengatakan, perombakan kabinet bisa ia lakukan kapan saja. Jokowi menegaskan, proses penggantian menteri yang berasal dari elite politik, tidak harus dikonsultasikan dengan Ketua Umum Partai.

Dalam wawancara dengan Rosianna Silalahi, Presiden Joko Widodo mengatakan perombakan kabinet bisa ia lakukan kapan saja. Jokowi menegaskan, proses penggantian Menteri yang berasal dari elite politik, tidak harus dikonsultasikan dengan Ketua Umum Partai.

Edhy Prabowo resmi menjadi tahanan KPK dan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap ekspor benih lobster.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Donny Gahral Adian menyebutkan jika ada sejumlah pertimbangan Presiden dalam memilih Menteri. 

Penulis : Anjani Nur Permatasari


KOMENTAR

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
07:57
KEMENKEU AJAK KEMENTERIAN DAN LEMBAGA ASURANSIKAN BARANG MILIK NEGARA    POLRI IMBAU MASYARAKAT HATI-HATI PENIPUAN BERKEDOK INVESTASI   PEMPROV DKI DIBANTU POLISI DALAMI MOTIF PENARIKAN PAKSA KABEL LISTRIK DI RUMAH POMPA DUKUH ATAS, JAKPUS    PEMPROV BABEL JADIKAN BALAI BENIH PERTANIAN PALEMPANG PUSAT PEMBIBITAN PORANG   MAHKAMAH AGUNG: HANYA 8 PERSEN PERMOHONAN PK KORUPTOR YANG DIKABULKAN   KEMENDAGRI MINTA PEMDA SEGERA REALISASIKAN APBD 2021 UNTUK KESEHATAN DAN EKONOMI    MENTERI PPPA PASTIKAN PEREMPUAN DAN ANAK DI PENGUNGSIAN BENCANA AMAN DAN NYAMAN   PEMPROV BABEL PINDAHKAN PASIEN DARI WISMA KARANTINA ASRAMA HAJI KE RS INFEKSI DAN KARANTINA COVID-19   IDI: STRATEGI PENANGANAN DI HULU AKAN TENTUKAN PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DI TANAH AIR   MENRISTEK: PENGEMBANGAN VAKSIN COVID-19 DALAM NEGERI PERLU PERHATIKAN ASPEK AMAN DAN TERJANGKAU    MENRISTEK BAMBANG BRODJONEGORO: VAKSIN MERAH PUTIH MENJAGA KEBERLANJUTAN KEKEBALAN MASSAL DI TANAH AIR   MENDIKBUD NADIEM MAKARIM: TUGAS PEMERINTAH BANTU AKSELERASI PEMBELAJARAN TERUTAMA SAAT PANDEMI COVID-19   MENDIKBUD PASTIKAN SEMUA GURU HONORER BISA IKUTI SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) 2021   BNPB MINTA PEMDA SEGERA SELESAIKAN DATA RUMAH RUSAK PASCAGEMPA SULAWESI BARAT