Kompas TV klik360 cerita indonesia

Kebijakan Soal Benih Lobster, Luhut: yang Salah Monopoli Pengangkutan

Jumat, 27 November 2020 | 21:42 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV – Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim Luhut Binsar Pandjaitan menggelar rapat koordinasi dengan seluruh pejabat Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Jumat (27/11/2020).

Menurut Luhut, kebijakan terkait benih lobster atau benur yang diatur di dalam Peraturan Menteri KP Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.), di Wilayah Negara Republik Indonesia tidak ada yang salah.

"Tadi rapat pertama dengan semua Eselon I (KKP), untuk meilhat jangan ada pekerjaan yang terhenti. Nanti kita evaluasi sebentar mengenai lobster. Jadi dari Permen yang dibuat tidak ada yang salah, tadi sudah saya cek, tanya Pak Sekjen KKP dan Pak Lambok, semua dinikmati oleh rakyat mengenai program ini. Tidak ada yang salah," ujar Luhut

Meski regulasi tidak ada yang salah, namun untuk sementara waktu dihentikan pelaksanaan ekspornya lewat Surat Edaran (SE) KKP Nomor B.22891/DJPT/PI.130/XI/2020 tentang Penghentian Sementara Penerbitan Surat Penetapan Waktu Pengeluaran (SPWP).

"Kalau ada yang salah, nanti kita evaluasi. Sekarang kita hentikan beberapa waktu. Setelah nanti evaluasi, kita akan lanjutkan lagi, kalau memang bisa dilanjutkan. Sementara yang kita lihat salah tadi adalah monopoli pengangkutan, itu yang tidak boleh terjadi," ujar Luhut.

Penulis : Theo Reza


KOMENTAR

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
08:34
KEMENKEU AJAK KEMENTERIAN DAN LEMBAGA ASURANSIKAN BARANG MILIK NEGARA    POLRI IMBAU MASYARAKAT HATI-HATI PENIPUAN BERKEDOK INVESTASI   PEMPROV DKI DIBANTU POLISI DALAMI MOTIF PENARIKAN PAKSA KABEL LISTRIK DI RUMAH POMPA DUKUH ATAS, JAKPUS    PEMPROV BABEL JADIKAN BALAI BENIH PERTANIAN PALEMPANG PUSAT PEMBIBITAN PORANG   MAHKAMAH AGUNG: HANYA 8 PERSEN PERMOHONAN PK KORUPTOR YANG DIKABULKAN   KEMENDAGRI MINTA PEMDA SEGERA REALISASIKAN APBD 2021 UNTUK KESEHATAN DAN EKONOMI    MENTERI PPPA PASTIKAN PEREMPUAN DAN ANAK DI PENGUNGSIAN BENCANA AMAN DAN NYAMAN   PEMPROV BABEL PINDAHKAN PASIEN DARI WISMA KARANTINA ASRAMA HAJI KE RS INFEKSI DAN KARANTINA COVID-19   IDI: STRATEGI PENANGANAN DI HULU AKAN TENTUKAN PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DI TANAH AIR   MENRISTEK: PENGEMBANGAN VAKSIN COVID-19 DALAM NEGERI PERLU PERHATIKAN ASPEK AMAN DAN TERJANGKAU    MENRISTEK BAMBANG BRODJONEGORO: VAKSIN MERAH PUTIH MENJAGA KEBERLANJUTAN KEKEBALAN MASSAL DI TANAH AIR   MENDIKBUD NADIEM MAKARIM: TUGAS PEMERINTAH BANTU AKSELERASI PEMBELAJARAN TERUTAMA SAAT PANDEMI COVID-19   MENDIKBUD PASTIKAN SEMUA GURU HONORER BISA IKUTI SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) 2021   BNPB MINTA PEMDA SEGERA SELESAIKAN DATA RUMAH RUSAK PASCAGEMPA SULAWESI BARAT