Kompas TV nasional peristiwa

Gatot Nurmantyo: Tolong Pisahkan, Tindakan Pangdam Jaya Tidak Mewakili TNI Seluruhnya

Jumat, 27 November 2020 | 04:30 WIB
gatot-nurmantyo-tolong-pisahkan-tindakan-pangdam-jaya-tidak-mewakili-tni-seluruhnya
Gatot Nurmantyo saat menjadi deklarator di acara Deklarasi KAMI Selasa, (18/8/2020). (Sumber: KOMPAS.TV)

JAKARTA, KOMPAS TV  - Mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo, mengatakan tidak mungkin TNI bermusuhan dengan ormas Front Pembela Islam (FPI).

“Apapun alasannya TNI tidak mungkin bermusuhan dengan FPI. Saya ulangi TNI tidak mungkin musuhan dengan FPI. Apa latar belakangnya?” kata Gatot Nurmantyo dalam konferensi persnya pada Kamis (26/11/2020).

Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) itu menjelaskan, baik FPI selaku organisasi maupun Habib Rizieq Shihab sebagai pimpinan organisasi tersebut merupakan warga negara yang dilindungi hukum.

Baca Juga: Copot Baliho Rizieq Shihab Dihadang FPI, Pangdam Jaya: Dia Ini Siapa, Organisasi Apa

“Baik FPI atau Habib Rizieq, mereka adalah warga negara yang dilindungi hukum dan tidak cacat hukum," ucapnya.

Gatot menambahkan, kecuali jika FPI merupakan ekstrim kanan yang jelas-jelas dilarang di Indonesia, baru itu akan bermusuhan dengan TNI. “Kalau tidak, tidak ada alasan,” ujar Gatot.

Lebih lanjut, Gatot mengatakan, rakyat ibarat seorang ibu untuk TNI. Kebersamaan TNI dan rakyat sangat diperlukan untuk mempertahanakan persatuan Indonesia.

Penulis : Tito Dirhantoro


KOMENTAR

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
22:16
ANGKUT BANTUAN MASYARAKAT, KRI OSWALD SIAHAAN DIBERANGKATKAN DARI SURABAYA KE MAMUJU BANTU PARA KORBAN GEMPA   PEMPROV DKI DIBANTU POLISI DALAMI MOTIF PENARIKAN PAKSA KABEL LISTRIK DI RUMAH POMPA DUKUH ATAS, JAKPUS   PEMPROV BABEL JADIKAN BALAI BENIH PERTANIAN PALEMPANG PUSAT PEMBIBITAN PORANG   MAHKAMAH AGUNG: HANYA 8 PERSEN PERMOHONAN PK KORUPTOR YANG DIKABULKAN   KEMENDAGRI MINTA PEMDA SEGERA REALISASIKAN APBD 2021 UNTUK KESEHATAN DAN EKONOMI   MENTERI PPPA PASTIKAN PEREMPUAN DAN ANAK DI PENGUNGSIAN BENCANA AMAN DAN NYAMAN   PEMPROV BABEL PINDAHKAN PASIEN DARI WISMA KARANTINA ASRAMA HAJI KE RS INFEKSI DAN KARANTINA COVID-19   IDI: STRATEGI PENANGANAN DI HULU AKAN TENTUKAN PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DI TANAH AIR   MENRISTEK: PENGEMBANGAN VAKSIN COVID-19 DALAM NEGERI PERLU PERHATIKAN ASPEK AMAN DAN TERJANGKAU   MENRISTEK BAMBANG BRODJONEGORO: VAKSIN MERAH PUTIH MENJAGA KEBERLANJUTAN KEKEBALAN MASSAL DI TANAH AIR   DPR SERAHKAN SURAT PERSETUJUAN PENGANGKATAN KOMJEN LISTYO SIGIT PRABOWO SEBAGAI KAPOLRI KE PRESIDEN   MENDIKBUD NADIEM MAKARIM: TUGAS PEMERINTAH BANTU AKSELERASI PEMBELAJARAN TERUTAMA SAAT PANDEMI COVID-19   MENDIKBUD PASTIKAN SEMUA GURU HONORER BISA IKUTI SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) 2021   BNPB MINTA PEMDA SEGERA SELESAIKAN DATA RUMAH RUSAK PASCAGEMPA SULAWESI BARAT