Kompas TV nasional berita kompas tv

Luhut Binsar Gantikan Edhy Prabowo, Yusril: Ini Langkah Tepat

Kamis, 26 November 2020 | 14:40 WIB
luhut-binsar-gantikan-edhy-prabowo-yusril-ini-langkah-tepat
Yusril Ihza Mahendra (Sumber: Tribunnews.com)

JAKARTA, KOMPAS.TV – Pengamat hukum tata negara Yusril Izha Mahendra menyatakan, langkah Istana menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebagai menteri ad interim mengisi jabatan menteri yang ditinggalkan Edhy Prabowo merupakan langkah yang tepat.

“Pergantian seperti ini sudah tepat dan biasa terjadi dalam praktek ketatanegaraan kita karena posisi menteri tidak boleh kosong. Presiden pasti akan menunjuk menteri yang lain untuk menduduki posisi tersebut," ujar Yusril.

Yusril menambahkan, posisi Kementrian Kelautan dan Perikanan berada di bawah Menko Kemaritiman dan Investasi sehingga sudah menjadi tanggung jawab Menteri Luhut Binsar Pandjaitan mengambil alih sementara kementerian ini. Posisi pengganti menteri ini juga menjadi hak prerogatif dari Presiden Jokowidodo.

Sementara itu, terkait dengan siapa pengganti Edhy di posisi Menteri Kelautan dan Perikanan, Partai Gerindra menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden jokowidodo. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco menyatakan Gerindra menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowidodo untuk pengganti Menteri Kelautan dan Perikanan.

“Soal posisi menteri Kelauatan dan Perikanan, ini hak prerogatif Presiden Jokowidodo," ujar Sufmi saat diwawancara di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (26/11/2020)

Sebelumnya, pihak Istana langsung bergerak mengisi kekosongan kursi Menteri Kelautan dan Perikanan sejak kabar penangkapan  Edhy Prabowo beredar rabu pagi (25/11/2020). Mensesneg Pratikno mengeluarkan surat menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebagai menteri ad interim mengisi jabatan menteri yang ditinggalkan Edhy Prabowo.

Informasi penunjukan Luhut sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim disampaikan Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Antam Novambar melalui surat edaran Nomor: B-835/SJ/XI/2020. Dalam surat tersebut menyatakan penunjukkan Luhut sudah keluarkan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Penulis : Yasir Nene Ama


BERITA UTAMA

KOMENTAR

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
18:48
KEMENDIKBUD: TALENTA DIGITAL DUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL   DINAS KESEHATAN: SEBANYAK 1.434 PASIEN COVID-19 DIRAWAT DI RS RUJUKAN KOTA BEKASI MAYORITAS BER-KTP LUAR DAERAH    MENLU: SEPANJANG 2020, PEMERINTAH TELAH PULANGKAN 589 ABK WNI YANG ALAMI MASALAH DI KAPAL TIONGKOK    DVI POLRI: 2 JENAZAH KORBAN SRIWIJAYA AIR SJ-182 ASAL LAMPUNG TERIDENTIFIKASI   WAPRES HARAP DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA (DSN-MUI) AKTIF DORONG PENGEMBANGAN EKONOMI   WAPRES MA'RUF AMIN: MANFAATKAN POTENSI WAKAF UNTUK PROGRAM PROFAKIR MISKIN   PEMPROV PAPUA IMBAU MASYARAKAT TIDAK TERPROVOKASI ISU RASISME    SATGAS COVID-19 PERBOLEHKAN PENUMPANG KERETA API JARAK JAUH DI PULAU JAWA GUNAKAN GENOZE UNTUK TES KORONA   WAKIL BUPATI BANTUL ABDUL HALIM MUSLIH POSITIF COVID-19   MENLU RETNO MARSUDI: VAKSINASI WNI DI LUAR NEGERI MENGACU KEBIJAKAN NEGARA SETEMPAT   MENLU: PEMERINTAH BERUPAYA MAKSIMAL DALAM KASUS HILANGNYA WNI RUTH SITEPU DI MALAYSIA   JAKSA AGUNG: PEMBENTUKAN JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PIDANA MILITER TINGGAL TUNGGU TANDA TANGAN PRESIDEN   PRESIDEN JOKOWI DIJADWALKAN TERIMA SUNTIKAN KEDUA VAKSIN COVID-19 BESOK   POLISI TETAPKAN EMPAT TERSANGKA DALAM KASUS PENJUALAN KOSMETIK ILEGAL DI MAKASSAR