Kompas TV nasional berita kompas tv

Edhy Prabowo Resmi Ditetapkan Jadi Tersangka Suap, Mahfud MD: Pemerintah Dukung Langkah KPK

Kamis, 26 November 2020 | 14:36 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo angkat bicara terkait menteri KKP Edhy Prabowo yang ditangkap KPK atas dugaan korupsi. 

Presiden Jokowi mengatakan akan menghormati proses yang berjalan di KPK. 

"Tentunya kita menghormati proses hukum yang berjalan di KPK,"kata Jokowi, Rabu (25/11/2020). 

Presiden percaya proses hukum akan berjalan sebagaimana mestinya. 

"Saya percaya KPK bekerja transparan, terbuka, dan profesional,"lanjut Presiden. 

Terkait hal ini, Presiden secara tegas mengatakan bahwa pemerintah konsisten dalam mencegah dan memberantas korupsi. 

Selain itu, Menkopolhukam Mahfud MD juga memberikan tanggapan. 

Mahfud menyebutkan jika pemerintah memastikan mendukung langkah KPK soal penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menyebut Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto sudah mendengar soal penangkapan salah satu kadernya, rabu dini hari, saat tiba di Bandara Soekarno Hatta dari Hawaii Amerika Serikat, bersama sang istri dan belasan anggota rombongan lain.

Saat Edhy ditangkap, KPK menyita sejumlah barang mewah, mulai dari jam tangan, tas koper, tas desainer, hingga wheelset sepeda. Tapi Gerindra belum bisa berkomentar.

Edhy ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait izin ekspor benih lobster. Ia diduga menerima uang senilai Rp 3,4 miliar dan 100.000 dollar AS dari pihak PT Aero Citra Kargo.

Penulis : Anjani Nur Permatasari


BERITA UTAMA

KOMENTAR

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
20:15
GUBERNUR JATENG GANJAR PRANOWO OPTIMISTIS VAKSINASI TAHAP PERTAMA SELESAI SEBELUM 28 JANUARI 2021   PEMPROV DKI TARGETKAN TPU ROROTAN, JAKARTA UTARA, KHUSUS JENAZAH PASIEN COVID-19 BISA DIGUNAKAN FEBRUARI 2021   KOTA SERANG, BANTEN, MASUK ZONA MERAH, DINAS KESEHATAN: DIDOMINASI KLASTER KELUARGA   KEJAGUNG SIAPKAN 16 JAKSA UNTUK TANGANI KASUS HUKUM RIZIQ SHIHAB   KETUA MPR BAMBANG SOESATYO DUKUNG POLRI PERLUAS PENERAPAN SISTEM TILANG ELEKTRONIK   KEMENKES RANCANG APLIKASI SISTEM INFORMASI RAWAT INAP RS RUJUKAN COVID-19 (SIRANAP RS) YANG BISA DIAKSES PUBLIK   KEMENTERIAN KESEHATAN TEGASKAN VAKSIN MANDIRI BUKAN UNTUK BISNIS   DINAS KESEHATAN SOLO TERIMA 11.500 DOSIS VAKSIN COVID-19 TAHAP KEDUA   KEMENDAGRI GANTI 16.187 DOKUMEN KARTU KELUARGA KORBAN BANJIR KALIMANTAN SELATAN   KEMENDAGRI GANTI 16.187 DOKUMEN KARTU KELUARGA KORBAN BANJIR KALIMANTAN SELATAN   YLBHI: KASUS PELANGGARAN "FAIR TRIAL" TURUN DI 2020, TAPI KORBAN MENINGKAT   JAKSA AGUNG SEBUT KONDISI POLITIK LUAR NEGERI TURUT PENGARUHI PELAKSANAAN EKSEKUSI HUKUMAN MATI    PRESIDEN JOKOWI DIJADWALKAN TERIMA SUNTIKAN KEDUA VAKSIN COVID-19 BESOK    POLISI TETAPKAN EMPAT TERSANGKA DALAM KASUS PENJUALAN KOSMETIK ILEGAL DI MAKASSAR