Kompas TV nasional berita kompas tv

Mengkaji Rencana Belajar Tatap Muka Mulai Januari 2021

Selasa, 24 November 2020 | 13:30 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV - Dalam surat keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri yang pekan lalu dikeluarkan, pemerintah memperbolehkan kegiatan belajar tatap muka digelar mulai Januari mendatang.

Keputusan ini diambil setelah ada evaluasi bahwa pembelajaran jarak jauh selama 8 bulan terakhir dinilai tidak maksimal.

Meskipun sekolah tatap muka diperbolehkan, Mendikbud menyatakan penerapannya disesuaikan dengan kebijakan dan kondisi di masing-masing daerah.

Kewenangan pembukaanya diserahkan kepada kebijakan daerah, sekolah, dan orang tua murid.

Di sisi lain, keselamatan anak menjadi taruhan karena  pandemi Covid-19 di Indonesia belum menunjukkan tren penurunan.

Untuk membahasnya simak dialog bersama Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda, Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti, dan Ketua Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia Hariadi Wibisono.

Penulis : Reny Mardika


BERITA UTAMA

KOMENTAR

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
04:56
KETUA MPR BAMBANG SOESATYO DUKUNG POLRI PERLUAS PENERAPAN SISTEM TILANG ELEKTRONIK   JAKSA AGUNG: PEMBENTUKAN JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PIDANA MILITER TINGGAL TUNGGU TANDA TANGAN PRESIDEN   JAKSA AGUNG SEBUT KONDISI POLITIK LUAR NEGERI TURUT PENGARUHI PELAKSANAAN EKSEKUSI HUKUMAN MATI   PEMPROV PAPUA IMBAU MASYARAKAT TIDAK TERPROVOKASI ISU RASISME   KEMENDAGRI GANTI 16.187 DOKUMEN KARTU KELUARGA KORBAN BANJIR KALIMANTAN SELATAN   KEMENDAGRI TERBITKAN 53 AKTA KEMATIAN KORBAN JATUH PESAWAT SRIWIJAYA AIR SJ-182   DINAS KESEHATAN: SEBANYAK 1.434 PASIEN COVID-19 DIRAWAT DI RS RUJUKAN KOTA BEKASI MAYORITAS BER-KTP LUAR DAERAH   KEMENDIKBUD: TALENTA DIGITAL DUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL   WAPRES HARAP DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA (DSN-MUI) AKTIF DORONG PENGEMBANGAN EKONOMI   WAPRES MA'RUF AMIN: MANFAATKAN POTENSI WAKAF UNTUK PROGRAM PROFAKIR MISKIN   MENLU: PEMERINTAH BERUPAYA MAKSIMAL DALAM KASUS HILANGNYA WNI RUTH SITEPU DI MALAYSIA   KEMENKES RANCANG APLIKASI SISTEM INFORMASI RAWAT INAP RS RUJUKAN COVID-19 (SIRANAP RS) YANG BISA DIAKSES PUBLIK   MENLU RETNO MARSUDI: VAKSINASI WNI DI LUAR NEGERI MENGACU KEBIJAKAN NEGARA SETEMPAT   KEMENTERIAN KESEHATAN TEGASKAN VAKSIN MANDIRI BUKAN UNTUK BISNIS