Kompas TV nasional sosial

Munas X MUI Saat Pandemi: Memilih Ketua Umum dan Menambah Anggota Baru

Selasa, 24 November 2020 | 06:37 WIB
munas-x-mui-saat-pandemi-memilih-ketua-umum-dan-menambah-anggota-baru
Majelis Ulama Indonesia (MUI) saat konferensi pers menjelang Munas X MUI 2020 di Gedung MUI Pusat, Jakarta, Senin (23/11) (Sumber: Dok MUI)

JAKARTA, KOMPAS.TV – Musyawarah Nasional (Muns) ke-10 menjadi momentum pergantian kepengurusan dan kepemimpinan di Majelis Ulama Indonesia Pusat. 

Baca Juga: MUI: Kerja Keras 10 Bulan Tanggulangi Covid-19 Hancur oleh Kerumunan

Munas memungkinkan terjadinya perubahan-perubahan jabatan dan lainnya di dalam MUI Pusat sebagaimana tahun-tahun sebelumnya.

“Pada periode 2020-2025 nanti insya Allah akan ada anggota baru,” ujar Wakil Ketua Umum MUI Pusat, Muhyiddin Junaidi, saat memberikan sambutan dalam konferensi pers menjelang Munas X MUI 2020 di Gedung MUI Pusat, Jakarta, Senin (23/11).
  
Menurutnya, diharapkan akan ada amunisi tambahan bagi MUI dalam menyuarakan kebenaran, menyampaikan dakwah yang rahmatan lil alamin, dan membumikan posisi MUI sebagai khadimul ummah wa shodiqul hukumah, sebagai pelayan umat dan mitra loyal-kritis pemerintah.
 
“Berharap Munas X MUI 2020 akan melahirkan banyak kesepakatan yang bermanfaat bagi umat Islam dan Bangsa Indonesia,” tuturnya.
  
Muhyiddin menjelaskan, di tengah pandemi Covid-19, Munas yang akan berlangsung 25-27 November ini dihelat secara daring dan luring. 

Oleh karenanya, peserta yang hadir secara fisik tidak akan sebanyak Munas MUI sebelum-sebelumnya. 
Peserta yang luring juga harus mengikuti tes ketat secara dua tahap mulai dari swab PCR sampai swab antigen.
   
Hal ini menurut Muhyidin, karena MUI loyal dan taat kepada kebijakan pemerintah Indonesia terutama dalam hal menegakkan protokol kesehatan demi menjaga dari keterpaparan Covid-19.

Baca Juga: Jelang Munas X MUI, Seluruh Peserta Jalani Tes Swab PCR

“Semoga MUI bisa menjadi role model bagi organisasi lain yang ingin menyelenggarakan Munas di tengah Covid-19. Kami melakukan protokol kesehatan secara ketat dan tegas karena kami yakin menjaga keselamatan jiwa jauh lebih penting dari pada menyelematkan yang lain-lain," katanya.
  
Ketua MUI Bidang Ukhuwah Islamiyah Marsudi Syuhud menambahkan, Munas yang dilaksanakan lima tahun sekali ini tidak lain untuk melakukan perintah PD/PRT khususnya pemilihan pengurus.
   
"Munas ini adalah sarana musyawarah tertinggi untuk menentukan keberlangsungan organisasi kita dalam kaitannya dengan kepengurusan. Nanti akan ada pemilihan ketua umum dan seluruh perangkat-perangkatnya dari pengurus harian, pengurus wantim, dan lain sebagainya," kata Marsudi.

Penulis : Deni Muliya


BERITA UTAMA

KOMENTAR

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
05:46
KETUA MPR BAMBANG SOESATYO DUKUNG POLRI PERLUAS PENERAPAN SISTEM TILANG ELEKTRONIK   JAKSA AGUNG: PEMBENTUKAN JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PIDANA MILITER TINGGAL TUNGGU TANDA TANGAN PRESIDEN   JAKSA AGUNG SEBUT KONDISI POLITIK LUAR NEGERI TURUT PENGARUHI PELAKSANAAN EKSEKUSI HUKUMAN MATI   PEMPROV PAPUA IMBAU MASYARAKAT TIDAK TERPROVOKASI ISU RASISME   KEMENDAGRI GANTI 16.187 DOKUMEN KARTU KELUARGA KORBAN BANJIR KALIMANTAN SELATAN   KEMENDAGRI TERBITKAN 53 AKTA KEMATIAN KORBAN JATUH PESAWAT SRIWIJAYA AIR SJ-182   DINAS KESEHATAN: SEBANYAK 1.434 PASIEN COVID-19 DIRAWAT DI RS RUJUKAN KOTA BEKASI MAYORITAS BER-KTP LUAR DAERAH   KEMENDIKBUD: TALENTA DIGITAL DUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL   WAPRES HARAP DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA (DSN-MUI) AKTIF DORONG PENGEMBANGAN EKONOMI   WAPRES MA'RUF AMIN: MANFAATKAN POTENSI WAKAF UNTUK PROGRAM PROFAKIR MISKIN   MENLU: PEMERINTAH BERUPAYA MAKSIMAL DALAM KASUS HILANGNYA WNI RUTH SITEPU DI MALAYSIA   KEMENKES RANCANG APLIKASI SISTEM INFORMASI RAWAT INAP RS RUJUKAN COVID-19 (SIRANAP RS) YANG BISA DIAKSES PUBLIK   MENLU RETNO MARSUDI: VAKSINASI WNI DI LUAR NEGERI MENGACU KEBIJAKAN NEGARA SETEMPAT   KEMENTERIAN KESEHATAN TEGASKAN VAKSIN MANDIRI BUKAN UNTUK BISNIS