Kompas TV nasional aiman

Eksklusif! Irjen Napoleon Bonaparte Blak-Blakan Soal Dugaan Suap Djoko Tjandra - AIMAN (Bag 1)

Senin, 23 November 2020 | 21:03 WIB

Irjen Napoleon Bonaparte, salah satu tersangka dalam perkara dugaan penghapusan red notice Djoko Tjandra, didakwa menerima uang sebesar 200.000 dollar Singapura dan 270.000 dollar Amerika Serikat atau Rp 6,1 miliar. Uang itu diduga diberikan agar Napoleon menerbitkan sejumlah surat, sehingga status Djoko Tjandra sebagai buron terhapus dari sistem milik Direktorat Jenderal Imigrasi. 

Menurut surat dakwaan yang dibacakan jaksa di pengadilan Tipikor, Senin (2/11), semua berawal pada April 2020 ketika Djoko Tjandra menghubungi Tommy Sumardi, rekan sesama pengusaha. Djoko meminta bantuan agar bisa masuk Indonesia untuk mengajukan PK (Peninjauan Kembali) atas kasusnya. Djoko mengaku mendapat informasi bahwa Interpol pusat di Lyon, Prancis, sudah membuka status red notice dirinya. Djoko Tjandra juga bersedia mengeluarkan uang 10 miliar rupiah, bila bisa masuk Indonesia.

Tommy lalu menemui Brigjen Prasetijo Utomo, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Reserse Kriminal Polri. Prasetijo lalu memperkenalkan Tommy pada Irjen Napoleon Bonaparte, selaku Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri. Pada 16 April 2020, Tommy Sumardi menemui Irjen Napoleon di ruang kerjanya di Mabes Polri. Jaksa mengatakan, saat itu Tommy Sumardi membawa paperbag warna merah tua, tetapi jaksa tidak menyebutkan apa isinya. Keberadaan paperbag belakangan juga diamini oleh mantan sekretaris pribadi Irjen Napoleon di persidangan. Atas semua dakwaan ini, Irjen Napoleon menyatakan keberatan. Jenderal bintang dua ini juga mengungkapkan, akan buka-bukaan terkait kasusnya.

Bagaimana sebenarnya duduk perkara kasus ini? Benarkah paperbag tersebut berisi uang suap? Apakah benar, Irjen Napoleon menerima suap?

Penulis : Anas Surya


BERITA UTAMA

KOMENTAR

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
08:41
KEPALA DINAS BINA MARGA DKI HARI NUGROHO SEBUT “FLYOVER” LENTENG AGUNG DAN TANJUNG BARAT DIUJI COBA PEKAN INI   PANGLIMA TNI MARSEKAL HADI TJAHJANTO MUTASI 50 PERWIRA TINGGI, TERBANYAK DARI ANGKATAN DARAT   KEMENTERIAN PUPR PERKETAT PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL YANG WAJIB DILAKSANAKAN OLEH BADAN USAHA JALAN TOL   MENKO KEMARITIMAN DAN INVESTASI: "FOOD ESTATE" JADI KESEMPATAN WUJUDKAN MODERNISASI PERTANIAN   WAKIL KETUA MPR JAZILUL FAWAID: TOLERANSI MENJADI PRASYARAT UTAMA BERLANGSUNGNYA SEBUAH NEGARA   KETUA UMUM PB IDI DAENG M FAQIH AJAK KAUM IBU TIDAK TAKUT DISUNTIK VAKSIN COVID-19    KEMENTERIAN KESEHATAN MINTA RUMAH SAKIT SWASTA GOTONG ROYONG TAMPUNG PASIEN COVID-19   RSUD DEPOK AKAN TAMBAH RUANG ICU DAN TEMPAT TIDUR ISOLASI PASIEN COVID-19 BULAN DEPAN    MENKES BUDI GUNADI SADIKIN PERINTAHKAN RUMAH SAKIT DI TIAP ZONA COVID-19 TAMBAH KAPASITAS TEMPAT TIDUR   FOKUS PENANGANAN PANDEMI COVID-19, PERSI MINTA PEMERINTAH TUNDA ATURAN KLASIFIKASI RUMAH SAKIT   KEMENKES TEGASKAN BIAYA PERAWATAN PASIEN COVID-19 DITANGGUNG PEMERINTAH   YLKI NILAI KOMUNIKASI PUBLIK BURUK JADI PENYEBAB KETIDAKPERCAYAAN MASYARAKAT PADA VAKSIN    IDI USUL PASIEN COVID-19 GEJALA RINGAN DIRAWAT DI RUMAH DENGAN PENGAWASAN DOKTER   MENRISTEK: UJI KLINIS FASE 1 VAKSIN MERAH PUTIH PALING CEPAT PERTENGAHAN 2021