Kompas TV nasional sapa indonesia

FPI: Baliho Rizieq Murni Dipasang oleh Masyarakat, Bukan Milik FPI

Minggu, 22 November 2020 | 23:30 WIB

KOMPAS.TV - Penurunan baliho dan spanduk bergambar pemimpin FPI Rizieq Shihab terus dilakukan di sejumlah daerah di Bogor, Sumedang dan Jakarta. 

Penurunan baliho dilakukan oleh Anggota Satpol PP bersama dengan anggota TNI & Polri.

Petugas Satpol PP Kota Bogor menurunkan baliho bergambar Rizieq Shihab dengan berbagai ukuran.

Kasat Pol PP Kota Bogor, Agustiansyach, mengatakan baliho dan spanduk ukuran besar yang dicabut karena tidak melaporkan pemasangan baik ke Dinas Pendapatan Daerah maupun ke Kesbangpol Kota Bogor.

Sebelumnya, Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman jelaskan bahwa dirinya memerintahkan untuk menurunkan baliho FPI yang dipasang di sembarang tempat.

Prajurit TNI Kodam Jaya jelaskan dirinya ikut mendampingi Satpol PP untuk menurunkan baliho Rizieq Shihab yang dipasang tanpa izin.

Namun pihak FPI malah memasang kembali baliho yang sudah diturunkan tersebut. Sehingga membuat TNI memilih untuk melakukan tindakan tegas.

"Itu perintah saya, berapa kali Satpol PP turunkan dinaikan lagi. Itu perintah saya," ujar Dudung usa memimpin apel pasukan di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (20/11/2020).

Pernyataan Pangdam Jaya ini dinilai FPI sebagai suatu kebijakan politik negara yang aneh dan tidak memegang teguh prinsip keadilan.

Pencopotan baliho dan spanduk Rizieq Shihab oleh TNI atas perintah Pangdam Jaya, Mayjen Dudung Abdurrahman memicu pro kontra.

Tepatkah, ketika TNI harus turun tangan secara langsung, dalam urusan pencopotan spanduk Rizieq Shihab? Sesuaikan dengan tugas dan fungsi TNI?

Kuasa Hukum FPI Aziz Yanuar menyebutkan jika baliho Rizieq dipasang oleh masyarakat bukan dari pihak FPI.

Simak dialog selengkapnya bersama Kuasa Hukum FPI Aziz Yanuar dan juga Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI, Soleman Ponto.

Penulis : Anjani Nur Permatasari



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
17:51
IRAN KELUARKAN UU UNTUK TINGKATKAN KEMAMPUAN NUKLIR DAN CEGAH INSPEKSI PBB   JEPANG HENDAK MELARANG PENJUALAN MOBIL BARU BERBAHAN BAKAR BENSIN MULAI 2035   SEJUMLAH PETUGAS MEDIS DI AS ENGGAN JADI PIHAK PERTAMA YANG TERIMA VAKSIN KORONA MESKI TELAH MENDAPAT JAMINAN DARI FDA   SEBANYAK 238 MAHASISWA POSITIF KORONA, POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI JADI KLASTER PENULARAN BARU   PVMBG SEBUT ERUPSI GUNUNG SEMERU TAK AKAN MEMICU ERUPSI GUNUNG-GUNUNG API LAIN DI INDONESIA   RSUD JOMBANG, JAWA TIMUR, MENGALAMI KELEBIHAN KAPASITAS PASIEN KORONA   POLDA BANTEN AKAN EVALUASI JAJARAN HINGGA TINGKAT KE BAWAH PASCA-KERUMUNAN PENONTON SEPAK BOLA DI SERANG   PEMKOT TANGERANG AKAN TAMBAH RUMAH SINGGAH ISOLASI PASIEN KORONA   PRESIDEN JOKOWI MEMINTA LEMBAGA NEGARA TIDAK MENONJOLKAN EGO SEKTORAL SELAMA MASA KRISIS AKIBAT PANDEMI KORONA   MENTAN SYAHRUL YASIN LIMPO DITUNJUK SEBAGAI MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN AD INTERIM   KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I JAKARTA TIMUR ADE YULIA NARUN MENINGGAL DUNIA AKIBAT TERINFEKSI KORONA   WAKIL KETUA KOMISI II DPR SAAN MUSTOPA SEBUT TAK ELOK DPRD DKI USULKAN KENAIKAN GAJI DI TENGAH PANDEMI KORONA   PRESIDEN JOKOWI SIAP MENERBITKAN PERATURAN BARU TENTANG PENYANDANG DISABILITAS JIKA MENDESAK DIPERLUKAN   PRESIDEN JOKOWI SEBUT PERLINDUNGAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS HARUS BERDASARKAN HAM