Bio Farma Butuh Data Terintegrasi untuk Distribusi Vaksin

JAKARTA, KOMPAS.TV - PT Bio Farma (Persero) membutuh data penerima vaksin yang terintegrasi. Pasalnya saat ini data penerima vaksin dimiliki oleh kementerian dan BPJS Kesehatan.

Data yang terintegrasi ini dibutuhkan untuk distribusi para penerima vaksin secara gratis.

"Pendataan distribusi permasalahan pandemi ini harus ada data kesehatan yang sama. Kita lakukan strategi distribusi untuk pasien Covid-19 ada kendala, karena ada data di BPJS, di Kemenkes, di kementrian lainnya," ungkap Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir dalam Konferensi Pers Pengawalan BPOM Terhadap Vaksin Covid-19 secara virtual, Kamis (19/11/2020).

Menurut Honesti, dengan data yang sama dan sudah terintegrasi akan membantu profiling peta kesehatan Indonesia.

"Karena kita pasti tahu mana yang ada kejadian penyakitnya," ujarnya.

Baca Juga: Ridwan Kamil Usul ke Pemerintah Pusat Vaksinasi Tidak Dilakukan di Puskesmas

Jika terdapat data yang benar, lanjut Honesti, program-program pemerintah dalam bidang kesehatan akan lebih mudah.

"Health security akan lebih manageable. (Itulah) kenapa kita butuh satu data pemerintah," ucapnya.

Vaksinasi Covid-19 Diprediksi Mulai Januari 2021

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengungkapkan rencana vaksinasi Covid-19 yang ditargetkan Desember tahun ini tertunda.

Kepala BPOM Penny Lukito menyatakan, targetnya menjadi mundur pada Januari 2021.

"Kami sudah sampaikan pada pemerintah, bapak presiden, dan bapak menteri kesehatan bahwa data tidak bisa didapatkan untuk minggu ketiga Desember 2020, sehingga tidak bisa diberikan EUA pada Desember minggu kedua atau ketiga 2020," ujar Penny dalam rapat dengan Komisi IX DPR, Selasa (17/11/2020).

Menurut Penny, penundaan itu lantaran emergency use of authorization (EUA) atau izin yang dikeluarkan untuk kepentingan mendesak tak mungkin diberikan akhir tahun ini.

Baca Juga: Rencana Vaksin Lebih Cepat Terancam Mundur