Kompas TV nasional peristiwa

Alasan Mabes Polri Tidak Menindak Acara Kerumunan Massa Anak Jokowi Gibran Saat Daftar Cawalkot Solo

Kamis, 19 November 2020 | 07:17 WIB
alasan-mabes-polri-tidak-menindak-acara-kerumunan-massa-anak-jokowi-gibran-saat-daftar-cawalkot-solo
Karopenmas DivHumas Polri, Brigjen Awi Setiyono memberikan keterangan pers soal kasus pembobolan uang nasabah Maybank sejumlah 22 Milyar, pada Senin siang 9 November 2020, di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. (Sumber: ABDUL MALIK / KOMPASTV)

JAKARTA, KOMPAS TV - Mabes Polri menjawab pertanyaan publik ihwal kerumunan massa yang ditimbulkan saat anak Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Gibran Rakabuming Raka saat mendaftarkan diri sebagai calon wali kota Solo.

Mabes Polri merasa perlu merespons karena publik membandingkannya dengan peristiwa kerumunan massa di acara Maulid Nabi Muhammad yang digelar Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.

Baca Juga: Lurah Petamburan Terpapar Covid-19 dari Acara Rizieq Shihab? Ini Penjelasan Camat Tanah Abang

Publik menilai ada tebang pilih karena Rizieq Shihab dijatuhi sanksi denda Rp 50 juta. Tak hanya itu, belakangan Polri mengusut kerumunan tersebut dengan memanggil sejumlah pihak yang terlibat.

Sampa-sampai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga turut dipanggil untuk dimintai klarifikasi karena dianggap melakukan pembiaran.

Menanggapi kritik publik tersebut, Mabes Polri memiliki alasan tersendiri mengapa tidak menindak kerumunan massa yang ditimbulkan anak pertama Presiden Jokowi tersebut.

Baca Juga: Imam Besar FPI Rizieq Shihab Disebut Kurang Sehat Usai Acara Maulid Nabi Muhammad di Petamburan

Penulis : Tito Dirhantoro


KOMENTAR

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!


BERITA LAINNYA


Berita Daerah

Gunakan Obat Tidur Ayah Cabuli Anak

Selasa, 26 Januari 2021 | 02:46 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
04:19
KASUS COVID-19 TERUS MENINGKAT, TAMAN NASIONAL KELIMUTU TUTUP SELAMA 14 HARI   KEMENHUB REALOKASI ANGGARAN 2021 SEBESAR RP 12,44 TRILIUN UNTUK PEMBELIAN VAKSIN COVID-19   POLISI: PEMBUAT SURAT HASIL TES COVID-19 PALSU TIMBULKAN KLASTER COVID-19 DI PESAWAT   PEMKOT BOGOR SEDIAKAN RUMAH SAKIT DARURAT BAGI PASIEN COVID-19 YANG BERGEJALA RINGAN DENGAN KOMORBID   MENDAGRI TITO KARNAVIAN APRESIASI MENKES BUDI GUNADI GUNAKAN DATA KPU UNTUK BASIS DATA PROGRAM VAKSINASI   BARESKRIM POLRI MASIH PROSES LAPORAN PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII TERHADAP RIZIEQ SHIHAB SOAL LAHAN PESANTREN   POLISI SEBUT PERUMAHAN DI LOKASI LONGSOR SUMEDANG, JABAR, YANG TEWASKAN 40 ORANG LANGGAR ATURAN   JUBIR SATGAS: KASUS COVID-19 HAMPIR CAPAI 1 JUTA, TETAPI KESEMBUHAN MELEBIHI 80 PERSEN   KOORDINATOR RSD WISMA ATLET: SEBANYAK 582 TENAGA KESEHATAN SUDAH DISUNTIK VAKSIN COVID-19   KASUS COVID-19 MENINGKAT, PEMKOT BEKASI PERPANJANG PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT HINGGA 30 HARI   KEMENKO PEREKONOMIAN: PEMERINTAH PERTIMBANGKAN VAKSINASI MANDIRI OLEH PERUSAHAAN, ASAL TIDAK BEBANI KARYAWAN   WAKIL KETUA DPRD DKI MOHAMAD TAUFIK MINTA GUBERNUR ANIES BASWEDAN SEGERA TUNJUK PEJABAT SEBAGAI WALKOT JAKSEL   KASUS SUAP BANSOS, KPK DALAMI PEMBERIAN UANG KE DIRJEN LINJAMSOS DAN PIHAK LAIN DI KEMENSOS   KPK: HASIL AUDIT BPKP DIPERLUKAN UNTUK MEMVERIFIKASI KEWAJARAN HARGA BANSOS YANG DIBERIKAN KE MASYARAKAT