Serapan Anggaran PEN Baru 55,5 Persen

JAKARTA, KOMPASTV. Dalam rangka penanganan kesehatan, sosial, ekonomi dan keuangan akibat pandemi Covid-19, pemerintah mengeluarkan program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Namun, hingga periode pengujung tahun, penyerapan program yang menyebabkan defisit anggaran ini masih rendah.

Data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, hingga 11 November 2020 realisasi program PEN sebesar Rp 386,01 triliun. Angka tersebut baru mencapai 55,5 persen dari pagu sejumlah Rp 695,2 triliun. Artinya di sisa waktu kurang dua bulan pemerintah perlu menyalurkan uang rakyat tersebut sebesar Rp 309,19 triliun.

Rincian realisasi tersebut tersebar dalam enam program besar PEN. Pertama, anggaran kesehatan telah terserap sebesar Rp 34,29 triliun setara 35,3 persen dari pagu. Kedua, perlindungan sosial Rp 182,54 triliun atau sama dengan 77,9 persen terhadap total anggaran.

Ketiga, dukungan kepada sektoral, Kementerian/Lembaga (K/L), dan pemerintah daerah (pemda) Rp 32,92 triliun setara 49,9 persen dari pagu.  Keempat, realisasi dukungan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) senilai Rp 95,62 triliun, angka ini mencapai 83,3 persen dari pagu.

Kelima, insentif perpajakan untuk dunia usaha sebesar Rp 38,64 triliun dengan pencapaian 32 persen dari total dana yang dianggarkan. Keenam, pembiayaan korporasi senilai Rp 2,001 triliun, setara 3,2 persen dari pagu.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah akan berupaya melaksanakan program PEN agar tepat sasaran, namun tetap akuntabel. Menkeu bilang pemerintah berupaya agar anggaran program PEN di tahun ini bisa terserap 100 persen.

Namun demikian, Menkeu menyampaikan poin evaluasi yang merupakan hasil survei beberapa lembaga dalam rangka pelaksanaan program perlindungan sosial. Kata Menkeu, survei membuktikan cakupan perlindungan sosial makin luas dan targeting semakin baik.

“Hampir semua rumah tangga di kelompok 40 persen masyarakat berpenghasilan menerima setidaknya satu bantuan. Meski isu exclusion dan inclusion error masih ada tetapi terdapat perbaikan data bottom up,” kata Menkeu dalam acara Anti-Corruption Summit 4, Rabu (18/11).  

Baca Juga: Jokowi: Vaksinasi Corona Diperkirakan Akhir Tahun 2020

Selain itu, survei juga mengindikasi ketahanan pangan membaik. Ini ditunjang oleh program kartu sembako, bansos sembako, bansos tunai, dan bantuan langsung tunai (BLT) dana desa yang membantu masyarakat atas kebutuhan pangan. Sementara, program keluarga harapan (PKH) tetap didorong sebagai program untuk mengubah perilaku masyarakat miskin terhadap pendidikan dan kesehatan.

Untuk program kartu pra kerja, setelah sempat diberhentikan sementara, akhirnya mengalami akselerasi dan membantu mendorong penerima manfaat kepada pasar tenaga kerja atau wirausaha. “Ini akan terus kita monitor dalam membantu masyarakat agar tidak hanya survive tapi pulih kembali dari dampak pada saat ini,” ujar Sri Mulyani.