Proses Transisi Kekuasaan Presiden AS: Keputusan Ada di Tangan Murphy

WASHINGTON, KOMPAS.TV – Kepala badan federal Amerika Serikat (AS) yang kini tengah menahan proses transisi kepresidenan tahu betul, bahwa sebelum hari pemilihan presiden (pilpres) AS, ia akan menemui situasi yang berantakan.

Sebelum pilpres AS tanggal 3 November, Emily Murphy (47), kepala Administrasi Layanan Umum (GSA) – badan yang menangani proses transisi kekuasaan kepresidenan AS –,  telah mengadakan rapat virtual via Zoom dengan Dave Barram (77), sosok yang berada di posisi yang sama dengan Murphy 20 tahun sebelumnya.

Pembicaraan itu, yang diselenggarakan berkat teman-teman keduanya, merupakan kesempatan bagi Barram untuk membagi secuil pengalaman yang menyiksanya tentang “kepastian” – tugas menentukan pemenang pilpres, yang akan mengawali proses transisi resmi.  

Barram memimpin GSA selama kompetisi menuju kursi nomer 1 di Gedung Putih di tahun 2000 silam antara kandidat dari Partai Republik George W Bush dan kandidat dari Partai Demokrat Al Gore. Pemenangnya ditentukan oleh beberapa ratus suara di Florida setelah Mahkamah Agung AS melakukan pertimbangan selama lebih dari sebulan pasca pilpres.  

“Saya bilang ke dia (Murphy), ‘Saya melihat Anda dan saya percaya Anda ingin melakukan hal yang benar’,” ujar Barram mengingat isi pembicaraannya dengan Murphy, namun menolak mengungkap detil lebih lanjut tentang apa yang dikatakan Murphy kepadanya. “Saya akan membagi apa yang ibu saya pernah katakan pada saya: ‘Jika kau melakukan hal yang benar, maka yang harus kau lakukan adalah menghadapi segala konsekuensinya’.”

Baca Juga: Joe Biden: Jika Trump Hambat Transisi, Banyak yang Mati Karena Corona

Kini, 10 hari telah berlalu sejak Presiden AS Terpilih Joe Biden melampaui perolehan 270 suara elektoral yang dibutuhkan untuk mengalahkan Presiden AS petahana Donald Trump dan memenangkan kursi kepresidenan. Tak seperti pilpres tahun 2000 saat pemenang pilpres benar-benar tak diketahui selama berminggu-minggu, pilpres kali sudah sangat jelas menunjukkan bahwa Biden telah menang, meskipun Trump menolak untuk mengakuinya.  

Namun, Murphy belum jua menyatakan Biden sebagai pemenang pilpres AS. Ini, jelas mengulur waktu proses transisi resmi. Padahal, pernyataan kepastian kemenangan Biden dari Murphy akan membuat dana peruntukan transisi bisa keluar, dan pada gilirannya akan memuluskan jalan bagi tim Biden untuk mulai menempatkan orang-orang mereka di badan-badan federal.  

Pemerintahan resmi Trump juga menyatakan, mereka tidak akan memberi Biden akses briefing rahasia harian kepresidenan perihal masalah intelijen sampai GSA menyatakan pemenang pilpres AS secara resmi.

Baca Juga: Pemerintahan AS di Bawah Joe Biden Dipandang Akan Lebih Keras Terhadap China

Associated Press melaporkan pada Rabu (18/11), Murphy menolak diwawancarai untuk artikel ini. Namun, seorang sumber dari GSA yang menolak menyebutkan namanya karena sensitivitas masalah ini, mengonfirmasi bahwa Murphy dan Barrram telah melakukan pembicaraan sebelum pilpres 3 November terkait pengalaman Barram di penghujung pilpres tahun 2000 silam.

Gedung Putih juga tidak menyatakan apakah sudah ada pembicaraan tentang kepastian pemenang pilpres baik antara sesama pejabat maupun di pihak GSA.

Di media sosial dan televisi, Murphy menuai kecaman dari orang-orang sayap kiri yang menganggap Murphy tengah menghalangi proses demokrasi peralihan kekuasaan. Namun, sejumlah pendukung Trump, menyatakan bahwa Murphy melakukan hal yang benar bagi presiden partai Republik, yang telah mengajukan rentetan tuntutan hukum tak berdasar yang mengklaim telah terjadi kecurangan dalam pilpres AS.

Murphy, boleh dibilang tengah memimpin 12 ribu orang pada badan yang bertugas mengelola portofolio real estat pemerintah AS dan bekerja sebagai manajer pasokan globalnya. Sebelum pilpres pekan lalu, namanya nyaris tak terdengar di dunia politik AS.

Pengacara jebolan Universitas Virginia yang menggambarkan dirinya sebagai seseorang yang gila pada detil dan prosedur rahasia ini telah menghabiskan sebagian besar dari 20 tahun terakhirnya mengasah kemampuan khusus tentang pengadaan pemerintahan melalui serangkaian pekerjaan sebagai staf kongres Republik dan posisi senior di GSA dan Administrasi Bisnis Kecil. Murphy juga melakukan tugas jangka pendek di sektor swasta dan menjadi sukarelawan dalam tim transisi Trump pada 2016 lalu.