Kompas TV nasional hukum

Greenpeace Minta Pemerintah Tetap Tanggung Jawab Atas Perusakan Hutan di Papua

Sabtu, 14 November 2020 | 20:24 WIB
greenpeace-minta-pemerintah-tetap-tanggung-jawab-atas-perusakan-hutan-di-papua
Greenpeace (Sumber: istimewa)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Greenpeace Indonesia meminta pemerintah untuk bertanggung jawab dan menunjukkan komitmennya terhadap keadilan hak atas tanah, dan kepedulian lingkungan, dengan melakukan penyelidikan atas pembakaran hutan di Papua.

Greenpeace Indonesia menemukan adanya pelanggaran hak asasi manusia dan perusakan 57 ribu hektar hutan dan lahan di Papua, yang dilakukan oleh perusahaan asal Korea Selatan, Korindo.

"Dari hasil investigasi ini, kami ingin sampaikan kepada pemerintah, bahwa ini adalah evidence, ini adalah bukti yang kuat, dan nyata terjadi di lapangan."

"Meskipun video yang diambil itu adalah tahun 2013, namun kebakaran di konsesi Korindo masih terjadi di tahun 2016," ujar Kepala kampanye Global Greenpeace Asia Tenggara, Kiki Taufik dalam pernyataan secara visual kepada jurnalis Kompas TV Aulia Faradina, Sabtu (14/11/2020).

Baca Juga: Komunitas Greenpeace Harap Pemerintah Peduli Kondisi Laut

Sebelumnya, Greenpeace Indonesia bekerja sama dengan Forensic Architecture berbasis di Goldsmith University of London, telah melakukan investigasi dengan menggunakan analisis spasial untuk merekonstruksi kasus hak asasi manusia dan kerusakan lingkungan.

Dari hasil investigasi tersebut, ditemukan pola persebaran api dengan pola pembukaan lahan sejalan. Pergerakan api itu, kata Kiki, sama dengan pergerakan pembukaan lahan, yakni dari barat ke timur.

Setelah dikombinasikan dengan dengan hasil rekaman video dari survei udara, yang dilakukan oleh Greenpeace Internasional di tahun 2013, terlihat bagaimana perusahaan tersebut, membakar kayu bekas tebangan untuk membersihkan lahan di dalam konsesinya.

"Kegiatan tersebut, itu melanggar hukum, baik dari Undang-Undang Lingkungan Hidup maupun Undang-Undang Perkebunan," ujar Kiki.

Kementerian LHK Menanggapi Temuan Greenpeace

Penulis : Ni Luh Puspa

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
22:40
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19