Kompas TV nasional politik

Komjak Minta Kejagung Dapat Penuhi Permintaan KPK soal Dokumen Kasus Djoko Tjandra

Kamis, 12 November 2020 | 22:28 WIB
komjak-minta-kejagung-dapat-penuhi-permintaan-kpk-soal-dokumen-kasus-djoko-tjandra
Terpidana kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra dibawa ke Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, setelah dipulangkan dari Malaysia, Kamis (30/7/2020). (Sumber: KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO)

JAKARTA, KOMPAS.TV – Upaya KPK dalam membuka penyelidikan baru terkait Djoko Tjandra mendapat dukungan dari Komisi Kejaksaan (Komjak).

Dukungan yang diberikan Komjak yakni mendorong Kejaksaan Agung menyerahkan dokumen perkara Djoko Tjandra yang diminta KPK.

Ketua Komjak Barita Simanjuntak menilai KPK berwenang untuk meminta dokumen tersebut dalam rangka koordinasi dan supervisi.

Baca Juga: Ini Kendala KPK Belum Bisa Dalami Laporan MAKI Soal Kasus Djoko Tjandra dan Jaksa Pinangki

"Kita mendorong agar Kejaksaan memenuhi permintaan KPK, sebab menurut ketentuan dalam pelaksanaan fungsi supervisi dan koordinasi, KPK punya kewenangan untuk meminta dokumen tersebut," ujar Barita saat dihubungi, Kamis (12/11/2020). Dikutip dari Kompas.com.

Barita menambahkan, selain melaksanakan fungsi suepervisi, sesama penegak hukum, Kejagung dan KPK disarankan untuk saling membantu.

"Sebagai sesama lembaga penegak hukum adalah wajib untuk saling membantu dan mempermudah sinergisitas untuk kepentingan penegakan hukum yang baik dan adil," ujar Barita.

Penulis : Johannes Mangihot


BERITA UTAMA




BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
11:40
BMKG MEMPREDIKSI SEBAGIAN WILAYAH JABODETABEK AKAN DIGUYUR HUJAN DENGAN INTENSITAS RINGAN HARI INI    DISHUB DKI: KENDARAAN YANG BELUM UJI EMISI DAN TAK LULUS UJI EMISI AKAN DIKENAKAN TARIF PARKIR TERTINGGI   DISHUB DKI MULAI MELAKUKAN UJI COBA PEMBERIAN INSENTIF PARKIR UNTUK KENDARAAN YANG TELAH LULUS UJI EMISI   HARI INI, KASUM TNI TINJAU VAKSINASI COVID-19 KEPADA 1.746 BABINSA DAN BABINPOTDIRGA DI LANUD ADI SOEMARMO, JATENG   KEMENHAN LUNCURKAN SATU UNIT KAPAL ANGKUT (AT-18) H-355 YANG DIBERI NAMA KRI TELUK WEDA-526    KETUA TIM MITIGASI PB IDI ADIB KHUMAIDI: GELOMBANG PERTAMA PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA BELUM BISA DISEBUT BERAKHIR   HARI INI, KPU DAN KEMENKES AKAN TEKEN MOU AKSES DATA PEMILIH UNTUK VAKSINASI COVID-19    DINAS PERTAMANAN & HUTAN KOTA: PEMPROV DKI AKAN FOKUS OPTIMALISASI PENGGUNAAN LAHAN MAKAM YANG TERSEDIA   PEMPROV DKI MENYATAKAN TAK AKAN MEMBELI LAHAN UNTUK PEMAKAMAN JENAZAH PASIEN COVID-19    KADIN: SAAT INI SUDAH 8.300 PERUSAHAAN YANG MENDAFTAR UNTUK VAKSINASI COVID-19 MANDIRI ATAU GOTONG ROYONG   MENKO PEREKONOMIAN AIRLANGGA HARTARTO: INSENTIF PPNBM MOBIL DAN RUMAH BISA DONGKRAK EKONOMI RI 1 PERSEN   KEMENKOP UKM & KEMENKEU AKAN MELANJUTKAN PROGRAM BLT RP 2,4 JUTA KEPADA PELAKU UMKM YANG TERKENA PANDEMI   ANTISIPASI UU PEMILU TAK DIREVISI, KPU USULKAN AGAR TAHAPAN PEMILU 2024 SELAMA 30 BULAN   KOMISIONER KPU VIRYAN AZIS SEBUT PIHAKNYA BERENCANA MENYUSUN TAHAPAN PEMILU 2024 SECARA LEBIH AWAL