Sisa Dua Bulan, Anggaran PEN masih Rp 312,19 T

JAKARTA, KOMPASTV. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) masih tersisa sebesar Rp 312,19 triliun sampai dengan akhir tahun ini.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan di sisa waktu kurang dari dua bulan ini, anggaran tersebut harus segera direalisasikan untuk mendorong ekonomi.

Sampai dengan 9 November 2020 realisasi anggaran program PEN sebesar Rp 383,01 triliun atau setara 55,1% dari pagu sejumlah Rp 695,2 triliun. Serapan anggaran tersebut tersebar dalam enam program.

Pertama, stimulus kesehatan Rp 34,07 triliun setara 35% dari pagu. Kedua, perlindungan sosial Rp 181,11 triliun sama dengan 77,3% dari total anggaran.

Ketiga, dukungan sektoral Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda) sebesar Rp 32,47 triliun atau 49,2% dari pagu.

Baca Juga: Sri Mulyani Segera Pulihkan Ekonomi Dengan Rp 1.200 T

Keempat, stimulus usaha mikro kecil menengah (UMKM) sebesar Rp 95,23 triliun setara 82,9 persen dari total anggaran. Kelima, insentif perpajakan sebesar Rp 38,13 triliun setara 31,6 persen dari pagu.

Keenam, pembiayaan korporasi baru Rp 2,001 triliun sama dengan 3,2 persen dari total alokasi anggaran.

Sri Mulyani berharap penyerapan anggaran PEN dapat maksimal di sisa tahun ini. Bahkan Menkeu masih percaya diri bisa terserap 100 persen di akhir 2020.

Kata Menkeu, peningkatan penyerapan anggaran PEN sudah berlangsung sejak awal kuartal III-2020 hingga saat ini. Dalam kurun waktu tersebut, pemerintah juga melakukan redesain program PEN agar lebih cepat dan efektif dirasakan oleh masyarakat.

“Hasil survei PEN perlindungan sosial menunjukkan hal membaik. Waktu itu banyak merasa belum dapat dan lain-lain, kita lihat perlindungan sosial kita cakupan makin luas dan targeting makin baik. Semua rumah tanggal kelompok 40% terbawah menerima paling tidak 1 bantuan meski kita ada isu exclusion dan inclussion eror, kita tetap melakukan perbaikan,” kata Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (12/11).

Ia menegaskan, tidak hanya soal realokasi anggaran, pemerintah pusat juga mendorong pemerintah daerah untuk menyelaraskan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Sehingga harapannya bantuan sosial yang diberikan dapat benar-benar tepat sasaran. (Sumber: Kontan)