Kompas TV nasional politik

Ini Surat Walhi yang Membuat Ketua Komisi IV DPR Meradang

Kamis, 12 November 2020 | 15:19 WIB
ini-surat-walhi-yang-membuat-ketua-komisi-iv-dpr-meradang
Ketua Komisi IV DPR, Sudin SE memimpin RDP Kamis (12/11/2020) (Sumber: TV Parlemen)

JAKARTA, KOMPAS.TV- Rapat dengar pendapat umum membahas tindak lanjut diundangkannya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Pelaksanaan Penggunaan dan Pelepasan Kawasan Hutan bersama Komisi IV, Kamis (12/11/2020) membuat Ketua Komisi IV Sudin (Fraksi PDIP) kecewa.

Pasalnya, salah satu pihak yang diundang yaitu Wahana Lingkungan Hidup Indonesia  (WALHI) menolak hadir, padahal sudah diberi undangan secara resmi.

“Kita kecewa (pada Walhi). Nanti tidak usah diundang lagi,” kata Sudin sambil memperlihatkan selembar kertas kepada anggota dan undangan yang hadir di Komisi IV. Menurutnya, justeru dengan diundang itu Walhi diminta masukan untuk disampaikan ke pemerintah.

Dalam surat yang diterima Kompas TV, Walhi memang menolak ikut dalam rapat dengar pendapat umum yang diadakan oleh Komisi IV DPR.

Dalam jawaban kepada Komisi IV, Walhi menyebut dua alasan. Pertama, bahwa UU nomor 11 tentang Cipta Kerja adalah Undang-undang yang dipaksakan oleh Presiden RI bersama DPR RI yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi di Negara Republik Indonesia. 

Kedua, bahwa hingga saat ini gerakan sosial untuk penolakan atas berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih dilakukan dan hal ini juga berlaku pada seluruh rancangan aturan dari undang-undang dimaksud, tanpa terkecuali termasuk soal penggunaan dan pelepasan kawasan hutan. Surat bertanggal 11 November 2020 itu ditandatangani oleh Direktur Walhi Nur Hidayati.

Isi surat Walhi ke Komisi IV DPR (Sumber: Iman Firdaus)

 Baca Juga: UU Ciptaker Dibahas Lagi, Komisi IV: Belum Tentu Semua Tahu

Undang-undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sudah disahkan pada 5 Oktober silam. Namun Komisi IV masih merasa perlu mengundang sejumlah pihak untuk menindaklanjuti klaster lingkungan hidup dan kehutanan dari UU ini.

Menurut Sudin,  masukan dari sejumlah pihak  perlu karena tidak semua anggota DPR mengerti semua.  “Banyak yang menyebut anggota semua tahu,  DPR hebat. Padahal kami belum tentu semua tahu,” kata Sudin saat membuka rapat, Kamis (12/11/2020) di ruang rapat Komisi IV. Negara dan rakyat tidak boleh dirugikan.

Komisi IV mengundang  Akademisi, Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Yayasan Keanekaragaman Hayati (Kehati), dan Yayasan Auriga Nusantara.

Penulis : Zaki Amrullah

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Berita Daerah

Level PPKM Turun, Ekonomi Menggeliat

Selasa, 26 Oktober 2021 | 20:55 WIB
Berita Daerah

Warga Tewas Diterkam Harimau

Selasa, 26 Oktober 2021 | 20:47 WIB
Berita Daerah

Surat Vaksin Syarat Mengambil SK

Selasa, 26 Oktober 2021 | 20:20 WIB
Berita Daerah

Ruang Isolasi Asrama Haji Kosong

Selasa, 26 Oktober 2021 | 20:15 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
20:58
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19