Nelayan Keluhkan Sulitnya Urus Surat Kapal

PEKALONGAN, KOMPAS.TV - Kunjungan Komisi IV DPR RI ke Kota Pekalongan menjadi ajang curhat dari para nelayan setempat. Selain mengeluhkan soal bahan bakar subsidi, mereka juga mengeluhkan sulitnya mengurus surat-surat kapal yang jumlahnya puluhhan.

Untuk kapal ukuran 30 gross ton dibutuhkan sekitar 30 surat-surat yang harus diurus dari instansi yang berbeda-beda. Untuk kapal berbobot 20 gross ton dibutuhkan sekitar 20 surat-surat.  Hal ini sangat menyulitkan nelayan. Apalagi jika masa berlaku surat-surat itu habisnya tak sama. Maka ada kemungkinan surat-surat itu habis, saat nelayan sedang berada di tengah lautan.

Menanggapi keluhan para nelayan itu, wakil ketua Komisi IV DPR RI hasan aminudin menegaskan semua keluhan itu sudah diatur dalam uu cipta kerja. Karena undang-undang cipta kerja  memangkas banyaknya aturan yang selama ini menghantui dunia usaha, termasuk perikanan.

Diharapkan dengan pemberlakuan undang-undang cipta kerja  akan bisa merampingkan surat-surat atau persyaratan  bagi nelayan yang hendak berlayar mencari ikan.