Kompas TV kolom catatan jurnalis

Mengurai Salah Ketik Undang-Undang Cipta Kerja

Jumat, 6 November 2020 | 01:09 WIB
mengurai-salah-ketik-undang-undang-cipta-kerja
Tangkapan layar UU Cipta Kerja (Sumber: Twitter/@Abaaah)

Oleh: Yasir Nene Ama, Jurnalis Kompas TV

“Kok bisa salah tulis?!... Ini undang-undang loh... Memang bisa dibetulkan?”

Ini yang menjadi pertanyaan publik ketika ditemukan sejumlah salah ketik dalam Undang-Undang Cipta Kerja setelah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo.

”Ini undang-undang loh... hukum yang mengatur hajat hidup orang banyak."

Pihak Istana mengakui memang ada kesalahan penulisan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengakui telah terjadi kekeliruan teknis penulisan UU Nomor 11/2020 tersebut. Namun, kekeliruan tersebut sama sekali tidak mengubah apapun substansi dalam UU Cipta Kerja.

“Hari ini kita menemukan kekeliruan teknis penulisan dalam UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Namun kekeliruan tersebut bersifat teknis administratif sehingga tidak berpengaruh terhadap implementasi UU Cipta Kerja."

"Kekeliruan teknis ini menjadi catatan dan masukan bagi kami untuk terus menyempurnakan kendali kualitas terhadap RUU yang hendak diundangkan agar kesalahan teknis seperti ini tidak terulang lagi,” kata Pratikno, Selasa (3/10/2020).

Sudah mengakui kesalahan, lantas apakah masalah salah ketik ini selesai? Tentu tidak. Harus ada mekanisme hukum yang ditempuh untuk memperbaikinya.

Hal inilah yang saya tanyakan kepada pakar hukum tata negara profesor Yusril Ihza Mahendra. Menurut Yusril, pemerintah dan DPR dapat melakukan rapat guna memperbaiki kesalahan pengetikan tersebut.

“Kalau sudah disepakati dengan kedua belah pihak (DPR dan pemerintah) harus dituangkan lagi dalam bentuk lembaran negara. Sehingga tidak perlu ditandatangani lagi undang-undang oleh Presiden Joko Widodo," ujarnya.

Penulis : Hariyanto Kurniawan

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
20:06
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19