Kompas TV regional berita daerah

Demo Buruh Tolak Uu Cipta Kerja dan Tuntut Ump 2021

Selasa, 3 November 2020 | 18:03 WIB

Penulis : KompasTV Makassar

MAKASSAR, KOMPAS.TV - Sejumlah organisasi buruh di makassar , sulawesi selatan menggelar aksi unjuk rasa . Mereka mendesak pemerintah membatalkan undang-undang cipta kerja dan menaikkan upah minimun sebesardelapan persen.

Ratusan massa atau pengunjuk rasa dari kampus hijau itu menutup dua jalur yang menghubungkan antara Kota Makassar dan Kabupaten Gowa. Massa aksi menahan mobil kargo untuk menutup jalan penghubung tersebut dan membakar ban.
 
"Jadi aksi ini sebenarnya merupakan salah satu bentuk kekecewaan kami terhadap pemerintah dan menolak perubahan Undang-Undang nomor 59," kata Presiden Mahasiswa UIN Alauddin Makassar, Ahmad Aidil Fahri,

 unjuk rasa ini sebagai bentuk penolakannya terhadap Undang-Undang Omnibus Law yang dinilai lebih mementingkan kepentingan para pemodal dan mengebiri hak masyarakat, khususnya buruh dan tani.
 
"Gerakan ini dalam rangka menolak dan menggagalkan Undang-undang Omnibus Law," jelasnya.
 
Selain di Jalan Alauddin, pengunjuk rasa menolak pengesahan Undang-Undang Omnibus Law juga sebelumnya turun di Jalan Urip Sumoharjo. Ratusan mahasiswa dari berbagai kampus itu menegaskan bahwa Omnibus Law merenggut hak para buruh dan tani.
 
Mereka menilai Undang-Undang Omnibus Law akan mengurangi kesejahteraan para buruh. Di mana upah minimum kabupaten dan kota (UMK) ditiadakan dan disatukan ke upah minimum provinsi (UMP) sehingga hal itu dinilai merenggut hak otonomi daerah.
 
"PHK dipermudah dan cuti haid tidak lagi diatur padahal itu hak buruh perempuan," kata Juru Bicara Front Perjuangan Rakyat (FPR) Sulawesi Selatan, Angga, di Depan Kantor DPRD Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar.

#DEMOBURUH
#UMPNAIK
#OMNIBUSLAW

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
14:47
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19