Kompas TV nasional kompas siang

4 Provinsi Tolak Imbauan Menaker Tak Naikkan Upah 2021

Senin, 2 November 2020 | 13:45 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Tenaga Kerja mengeluarkan imbauan untuk tak menaikkan upah pekerja, pada 2021

Alasannya demi tak ada pemutusan hubungan kerja, dan menjaga ekonomi nasional tetap, di saat pandemi masih melanda.

Namun sebagian provinsi tetap menaikkan upah. Meski hanya lima puluh hingga seratus ribu rupiah, atau bagi perusahaan yang tak terdampak pandemi.

Sebagian besar pekerja pada 2021, bakal tak mendapat kenaikan gaji, sesuai imbauan pemerintah pusat, pada akhir Oktober, yang menetapkan upah minimum provinsi tak naik tahun depan. 

Alasannya agar tak ada pemutusan hubungan kerja, alias pengangguran, karena pandemi corona yang memukul ekonomi.

Tapi ternyata, tidak semua provinsi di Indonesia mengikuti kebijakan ini. Sejumlah daerah tetap menaikkan upah, karena melihat ada sektor yang tetap moncer alias tidak tergilas pandemi.

1. Jawa Tengah, naik Rp 56.963.
2. Jawa Timur naik Rp 100.000.
3. Daerah Istimewa Yogyakarta, naik Rp 68.000.
4. Dan DKI Jakarta, naik Rp 139.837 rupiah. Kenaikan paling kecil 3 persen. Dan paling besar di Jawa Timur, 5 persen.

Tapi di Jakarta ada catatannya. Aturan kenaikan ini dilakukan pada sejumlah sektor usaha yang tak terdampak pandemi. Yang mana sektor usahanya?

Menurut Analisis Ekonom, klaster telekomunikasi dan turunannya, adalah industri yang sewajarnya menaikkan upah.  

Karena bisnisnya hanya terkontraksi sedikit, kemudian justru melesat.

Menurut pemerintah pusat, sebaiknya pemerintah daerah juga menimbang sejumlah hal akibat keputusan tak menaikkan upah. 

Salah satunya penambahan angkatan kerja baru tahun depan.

Tapi menurut Wakil Pengusaha, di Dewan Pengupahan Nasional, Adi Mahfudz Wuhadji, kebijakan kepala daerah bisa dimaklumi. 

Apalagi sebelum kenaikan sudah ada dialog antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah daerah.
 
 

Penulis : Merlion Gusti


BERITA UTAMA

KOMENTAR

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
23:36
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL: DIGITALISASI MEMPERMUDAH MASYARAKAT MEMBAYAR ZAKAT, TERUTAMA SAAT PANDEMI COVID-19   GUBERNUR JATENG GANJAR PRANOWO PASTIKAN WARGA AREA BAHAYA GUNUNG MERAPI SUDAH MENGUNGSI   KPK DALAMI PERAN DAN ARAHAN EKS MENSOS JULIARI BATUBARA DALAM PENGADAAN BANSOS UNTUK WILAYAH JABODETABEK   KPK INGATKAN SAKSI KASUS DUGAAN SUAP IZIN EKSPOR BENIH LOBSTER BERSIKAP KOOPERATIF SAAT DIPANGGIL PENYIDIK   PEMPROV JAWA BARAT SIAPKAN LAHAN PERTANIAN UNTUK 5.000 PETANI MILENIAL   KOMISI X DPR BENTUK PANITIA KERJA UNTUK KAWAL PENGANGKATAN GURU HONORER MENJADI ASN   POLISI SELIDIKI DUGAAN KORUPSI PAJAK REKLAME 2 ASN BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA TEGAL   KETUA MPR BAMBANG SOESATYO AJAK SEMUA PIHAK MASIFKAN PENERAPAN E-COURT ATAU PERADILAN ELEKTRONIK   KEMENRISTEK KEMBANGKAN ALAT PENGUKUR ANTIBODI SETELAH DIVAKSIN COVID-19   DINKES DKI TEMUKAN 592 KLASTER KELUARGA PASCALIBUR NATAL DAN TAHUN BARU, SEBANYAK 1.265 ORANG POSITIF COVID-19   GUGUS TUGAS: ADA 47 KABUPATEN/KOTA DENGAN TINGKAT KETERPAKAIAN TEMPAT TIDUR RSD RUJUKAN COVID-19 DI ATAS 70%   DINAS KESEHATAN: VAKSINASI TAHAP KEDUA DIMULAI BESOK, SEBANYAK 9.150 NAKES DI KOTA BOGOR SIAP DISUNTIK VAKSIN   IDI TANGERANG SELATAN SEBUT PROSES PENAMBAHAN KAPASITAS RUMAH LAWAN COVID-19 HARUS DIKEBUT   PEMPROV DKI: ENAM LOKASI PEMAKAMAN JENAZAH PASIEN COVID-19 BISA TAMPUNG 17.900 JENAZAH