Kompas TV nasional sapa indonesia

KSP Sebut Surat Edaran Menaker Terkait Upah Minimum 2021 Bersifat Imbauan, Ini Tanggapan DPR

Jumat, 30 Oktober 2020 | 23:21 WIB

KOMPAS.TV - Pemerintah memutuskan tidak menaikkan Upah Minimum tahun 2021, baik upah minimum provinsi maupun upah minimum kabupaten kota.

Keputusan itu tertuang dalam Surat Edaran Kementerian Ketenagakerjaan tentang penetapan Upah Minimum tahun 202  pada masa pandemi covid-19.

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menyebut, meski pemerintah pusat telah menetapkan upah minimum tersebut, semua keputusan  ada di tangan masing-masing Gubernur.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) tak setuju dengan keputusan pemerintah untuk tidak menaikan Upah Minimum 2021. KSPI menilai keputusan ini justru akan berdampak pada kemerosotan daya beli masyarakat. 

Presiden KSPI Said Iqbal, menilai salah satu upaya untuk meningkat ekonomi Indonesia di tengah pandemi covid 19 adalah dengan menjaga daya beli masyarakat sehingga seharusnya pemerintah menaikkan Upah Minimum sebesar 8% agar dapat menjaga daya beli masyarakat. 

Said menyebut, jika UMP tidak dinaikkan maka buruh akan melakukan demonstrasi menuntut kenaikan upah, sekaligus menolak Omnibus Law Cipta Kerja. 

Sementara kalangan pengusaha menilai besaran kenaikan upah harus dikembalikan lagi ke kondisi perusahaan masing-masing 

Apa solusi yang harus diambil agar pengusaha dan pekerja sama-sama diuntungkan dalam kondisi perekonomian yang terdampak covid-19 saat ini?.

Simak dialog bersama Anggota Komisi XI DPR, Saleh Partaonan Daulay, Presiden KSPI Said Iqbal dan Tenaga Ahli Kedeputian III Kantor Staf Presiden, Edy Priyono.
 

Penulis : Anjani Nur Permatasari



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
14:32
DALAM PENGAMANAN NATAL & TAHUN BARU, POLRI AKAN GELAR OPERASI LILIN MULAI 23 DESEMBER 2020 HINGGA 4 JANUARI 2021   POLRI KERAHKAN 191.584 PERSONEL UNTUK AMANKAN NATAL & TAHUN BARU 2021   WAPRES MA’ARUF AMIN INGATKAN PELAKU INDUSTRI "FINTECH" PERKUAT KEAMANAN PELAYANAN BAGI MASYARAKAT   WAPRES MA'RUF AMIN: PERKEMBANGAN INDUSTRI TEKNOLOGI FINANSIAL ATAU “FINTECH” DI INDONESIA BERKEMBANG SANGAT PESAT   PRESIDEN JOKOWI INGATKAN PARA MENTERI UNTUK TETAP BERHATI-HATI DALAM MENGGUNAKAN APBN 2021   PRESIDEN JOKOWI: APBN 2021 MASIH DIFOKUSKAN UNTUK PENANGANAN COVID-19, BAIK DI SEKTOR KESEHATAN MAUPUN EKONOMI    PRESIDEN JOKOWI MINTA MENSOS SEGERA MENYALURKAN BANTUAN SOSIAL UNTUK MASYARAKAT PADA AWAL JANUARI 2020   PENYIDIK KPK SITA SEJUMLAH BARANG DAN KARTU DEBIT DALAM PENANGKAPAN MENTERI KP EDHY PRABOWO   DPP GERINDRA DKI MENYATAKAN AKAN JELASKAN SOAL PENANGKAPAN MENTERI EDHY PRABOWO OLEH KPK   SEKJEN KKP ANTAM NOVAMBAR SEBUT PIHAKNYA HARGAI PROSES HUKUM KPK TERKAIT PENANGKAPAN MENTERI EDHY PRABOWO    DARI 17 ORANG YANG DITANGKAP TERDIRI DARI MENTERI EDHY PRABOWO & ISTRI, PEJABAT KKP, SERTA SEJUMLAH PIHAK SWASTA   HINGGA SAAT INI, KPK MENANGKAP 17 ORANG DALAM RANGKAIAN OPERASI TANGKAP TANGAN MENTERI KP EDHY PRABOWO    KETUA HARIAN DPP GERINDRA SUFMI DASCO AHMAD MASIH TUNGGU INFORMASI VALID KPK SOAL PENANGKAPAN MENTERI EDHY PRABOWO   WAKIL KETUA KOMISI IV DPR DEDI MULYADI MENGAKU PRIHATIN DENGAN PENANGKAPAN MENTERI EDHY PRABOWO OLEH KPK