Kompas TV nasional berita kompas tv

Upah Minimum Tahun 2021 Tidak Dinaikkan, Buruh: Pemerintah Tidak Adil

Jumat, 30 Oktober 2020 | 00:36 WIB

KOMPAS.TV - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) tak setuju dengan keputusan pemerintah untuk tidak menaikan Upah Minimum 2021.

KSPI menilai keputusan ini justru akan berdampak pada kemerosotan daya beli masyarakat.

Presiden KSPI Said Iqbal, menilai salah satu upaya untuk meningkat ekonomi Indonesia di tengah pandemi covid 19 adalah dengan menjaga daya beli masyarakat.

Sehingga seharusnya pemerintah menaikkan Upah Minimum sebesar 8% agar dapat menjaga daya beli masyarakat.

Said menyebut, jika UMP tidak dinaikkan maka buruh akan melakukan demonstrasi menuntut kenaikan upah, sekaligus menolak Omnibus Law Cipta Kerja.

Pemerintah memastikan tidak ada kenaikan upah minimun di tahun 2021, baik Upah Minimum Provinsi maupun Upah Minimun Kabupaten/Kota atau UMK.

Hal ini tertuang dalam surat edaran tentang penetapan Upah Minimum pada tahun 2021 pada masa pandemi covid 19.

Alasan pemerintah tidak menaikkan upah minimum 2021 agar perusahaan memiliki keleluasaan sehingga tidak melakukan PHK, disaat kondisi ekonomi Indonesia dalam masa pemulihan setelah hadapi pandemi covid-19.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebut keputusan dibuat setelah melalui proses diskusi dan mempertimbangkan berbagai aspek di masa pandemi corona.

Sejumlah daerah telah melaksanakan Sidang Dewan Pengupahan Provinsi, dalam rangka persiapan penetapan Upah Minimum tahun 2021.

Hasilnya sebanyak 18 provinsi sepakat tak menaikan UMP tahun 2021.

Anggota Komisi XI DPR, Saleh Partaonan Daulay, menyarankan pemerintah membicarakan hal tersebut dengan pengusaha dan juga pekerja. 

Adapun terkait pandangan dari pihak pengusaha dan buruh terhadap tidak dinaikkannya UMP 2021, simak dialog berikut bersama Ketua Umum DPD HIPPI DKI Jakarta, Sarman Simanjorang dan Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Arif Minardi.

Penulis : Anjani Nur Permatasari


BERITA UTAMA

KOMENTAR

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
00:29
MULAI 5 FEBRUARI 2021, PENGECEKAN COVID-19 DENGAN GENOSE TERSEDIA DI STASIUN GAMBIR DAN YOGYAKARTA    PEMPROV DKI TARGETKAN TPU ROROTAN, JAKARTA UTARA, KHUSUS JENAZAH PASIEN COVID-19 BISA DIGUNAKAN FEBRUARI 2021   KETUA BANGGAR DPR HARAP PERPANJANGAN DANA OTONOMI KHUSUS PAPUA HINGGA 20 TAHUN DAPAT LEBIH DIOPTIMALKAN   BUPATI BOGOR GANDENG PEMUKA AGAMA YAKINKAN MASYARAKAT KEHALALAN VAKSIN COVID-19   PEMKOT JAKARTA PUSAT SIAPKAN TENAGA KESEHATAN UNTUK PANTAU WARGA POSITIF COVID-19 YANG ISOLASI DI LIMA GOR   HIMPUNAN KERUKUNAN TANI INDONESIA SIAP DAMPINGI PETANI TINGKATKAN PRODUKSI PERTANIAN   BNPB TARGETKAN PENYELESAIAN DAMPAK GEMPA SULAWESI BARAT SELESAI ENAM BULAN   MENKES BUDI GUNADI SADIKIN: DISIPLIN PROTOKOL KESEHATAN DAN 3T HARUS KITA LAKUKAN BERSAMA   MENDAGRI TITO KARNAVIAN MINTA PEMDA EVALUASI PROGRAM PENGENDALIAN PANDEMI COVID-19   KASUS COVID-19 LEWATI 1 JUTA, MENKES: RAKYAT DAN PEMERINTAH HARUS KERJA SAMA ATASI PANDEMI   TEKAN PENYEBARAN COVID-19, PEMKAB SIDOARJO TUTUP ALUN-ALUN DAN TAMAN   KPK DALAMI ALIRAN UANG DALAM KASUS DUGAAN SUAP PENGURUSAN PROYEK DI KABUPATEN INDRAMAYU   WAGUB DKI: JUMLAH TEMPAT TIDUR DI RS RUJUKAN COVID-19 AKAN DITAMBAH MENJADI 50 PERSEN DARI KAPASITAS RS   WAGUB DKI: TANPA WARGA LUAR JAKARTA, OKUPANSI RS DI JAKARTA HANYA 60 PERSEN