Kompas TV nasional berita kompas tv

Upah Minimum Tahun 2021 Tidak Dinaikkan, Buruh: Pemerintah Tidak Adil

Jumat, 30 Oktober 2020 | 00:36 WIB

KOMPAS.TV - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) tak setuju dengan keputusan pemerintah untuk tidak menaikan Upah Minimum 2021.

KSPI menilai keputusan ini justru akan berdampak pada kemerosotan daya beli masyarakat.

Presiden KSPI Said Iqbal, menilai salah satu upaya untuk meningkat ekonomi Indonesia di tengah pandemi covid 19 adalah dengan menjaga daya beli masyarakat.

Sehingga seharusnya pemerintah menaikkan Upah Minimum sebesar 8% agar dapat menjaga daya beli masyarakat.

Said menyebut, jika UMP tidak dinaikkan maka buruh akan melakukan demonstrasi menuntut kenaikan upah, sekaligus menolak Omnibus Law Cipta Kerja.

Pemerintah memastikan tidak ada kenaikan upah minimun di tahun 2021, baik Upah Minimum Provinsi maupun Upah Minimun Kabupaten/Kota atau UMK.

Hal ini tertuang dalam surat edaran tentang penetapan Upah Minimum pada tahun 2021 pada masa pandemi covid 19.

Alasan pemerintah tidak menaikkan upah minimum 2021 agar perusahaan memiliki keleluasaan sehingga tidak melakukan PHK, disaat kondisi ekonomi Indonesia dalam masa pemulihan setelah hadapi pandemi covid-19.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebut keputusan dibuat setelah melalui proses diskusi dan mempertimbangkan berbagai aspek di masa pandemi corona.

Sejumlah daerah telah melaksanakan Sidang Dewan Pengupahan Provinsi, dalam rangka persiapan penetapan Upah Minimum tahun 2021.

Hasilnya sebanyak 18 provinsi sepakat tak menaikan UMP tahun 2021.

Anggota Komisi XI DPR, Saleh Partaonan Daulay, menyarankan pemerintah membicarakan hal tersebut dengan pengusaha dan juga pekerja. 

Adapun terkait pandangan dari pihak pengusaha dan buruh terhadap tidak dinaikkannya UMP 2021, simak dialog berikut bersama Ketua Umum DPD HIPPI DKI Jakarta, Sarman Simanjorang dan Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Arif Minardi.

Penulis : Anjani Nur Permatasari

Sumber : Kompas TV


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
00:50
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19