Kompas TV nasional peristiwa

Ramai Seruan Pembangkangan Sipil Tolak Bayar Pajak Gara-gara Pengesahan UU Cipta Kerja, Ini Kata DJP

Selasa, 27 Oktober 2020 | 18:33 WIB
ramai-seruan-pembangkangan-sipil-tolak-bayar-pajak-gara-gara-pengesahan-uu-cipta-kerja-ini-kata-djp
Mahasiswa yang tergabung dalam BEM Seluruh Indonesia (SI) melakukan demo aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat, Jumat (16/10/2020). Mereka menolak pengesahan omnibus law Undang-undang Cipta Kerja. (Sumber: KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG)

JAKARTA, KOMPAS TV - Usai disahkannya Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja oleh Pemerintah dan DPR RI pada 5 Oktober 2020, seruan pembangkangan sipil terus menggema ke publik.

Dari mulai aktivis, akademisi bahkan media nasional secara terang-terangan menyerukan pembangkangan sipil lantaran Pemerintah dan DPR RI ngotot mengesahkan UU Cipta Kerja meskipun ditolak rakyat.

Baru-baru ini, aktivis hak asasi manusia yang juga Direktur Kantor Hukum dan HAM Lokataru, Haris Azhar menyerukan pembangkangan sipil menolak membayar pajak melalui stasiun televisi.

Baca Juga: Ada Seruan Pembangkangan Sipil, Ini Jawaban Menkumham - ROSI (Bag2)

Selain itu, akademisi yang juga ahli hukum dari Universitas Gadjah Mada atau UGM, Zainal Arifin Mochtar juga menyerukan hal yang sama dalam sebuah konferensi pers virtual.

Bukan tanpa alasan adanya seruan pembangkangan sipil dengan menolak membayar pajak karena adanya UU Cipta Kerja.

Sebab, dalam undang-undang sapu jagat itu pemerintah memberikan keringanan administrasi bagi wajib pajak yang tidak melakukan kewajibannya membayar pajak.

Editor : Tito Dirhantoro

1
2
3



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
22:53
DEWAN PENGUPAH SEPAKAT UPAH MINIMUM KOTA MAGELANG NAIK JADI RP 1,9 JUTA   SATGAS PENANGANAN COVID-19 AJAK MASSA KERUMUNAN ACARA RIZIEQ SHIHAB SUKARELA TES USAP GRATIS DI PUSKESMAS DKI    KEPALA KUA TANAH ABANG SUKANA DICOPOT KARENA TIDAK JALANKAN PROTOKOL KESEHATAN    GUBERNUR JATIM KHOFIFAH INDAR PARAWANSA MINTA SEKOLAH MATANGKAN TEKNIS BELAJAR TATAP MUKA 2021   KASATGAS PENANGANAN COVID-19 SEBUT KETERISIAN RUANG ICU DI BANTEN, JABAR, DAN JATENG LEBIH DARI 70 PERSEN   WAKIL MUI SESALKAN KERJA KERAS PENANGANAN COVID-19 DIHANCURKAN OLEH KERUMUNAN DALAM SEPEKAN TERAKHIR   MENKO BIDANG PEREKONOMIAN MENGATAKAN PENERIMA KARTU PRAKERJA MENCAPAI 5,9 JUTA ORANG   MENAG FACHRUL RAZI SEBUT ADA DUA CALON JEMAAH UMRAH GELOMBANG KE-4 YANG POSITIF COVID-19    KPU BANDUNG TEMUKAN 660 SURAT SUARA RUSAK   KPK LIBATKAN 8 PARTAI POLITIK UNTUK MENERAPKAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI BAGI POLITISI   MENDIKBUD BUKA SELEKSI PENGANGKATAN GURU HONORER JADI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA    BAWASLU JATENG LANTIK 44.077 PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PILKADA   MENKUMHAM SEBUT PEMERINTAH USULKAN 10 RUU DALAM PROLEGNAS PRIORITAS 2021   KEMENAG USULKAN VAKSIN COVID-19 UNTUK JEMAAH HAJI BERDASARKAN REKOMENDASI PEMERINTAH ARAB SAUDI