Kompas TV TALKSHOW rosi

Tak Percaya MK Soal UU Cipta Kerja, Aktivis Monopoli Kebenaran - ROSI

Selasa, 27 Oktober 2020 | 18:28 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Joko Widodo mengajak masyarakat untuk mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi apabila masih ada penolakan terhadap Omnibus Law Cipta Kerja.

Namun publik tetap meragukan independensi MK untuk memutuskan keberlangsungan UU Ciptaker ini. 

Menanggapi hal tersebut, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly menegaskan bahwa publik sudah suudzon terlebih dahulu terhadap Mahkamah Konstitusi.

Menurutnya ada monopoli kebenaran di masyarakat yang hanya percaya pada pendiriannya sendiri. Tidak percaya pada pemerintah, DPR, terlebih lagi Mahkamah Konstitusi.

Baca Juga: Mantan Hakim MK: Hati-Hati Dengan Seruan Pembangkangan Sipil - ROSI

Selengkapnya, hanya di dialog Rosianna Silalahi bersama Yasonna Laoly (Menteri Hukum dan HAM), Prof. I Gde Pantja Astawa (Guru Besar Fakultas Hukum, UNPAD), Maruarar Siahaan (Hakim MK 2003 – 2008), Bivitri Susanti (Dosen Hukum Tata Negara STIH Jentera), Haris Azhar (Direktur  Kantor Hukum dan HAM Lokataru), dan Anton Septian (Wakil Pemimpin Redaksi Majalah TEMPO) dalam Talkshow ROSI Episode Pembangkangan Sipil, UU Ciptaker. Tayang 22 Oktober 2020 WIB di Kompas TV Independen Tepercaya.

Jangan lewatkan dialog seru lainnya di program ROSI setiap hari Kamis pukul 20.00 WIB hanya di @kompastv. Independen Tepercaya.

Dan follow akun Instagram talkshow ROSI @rosi_kompastv juga Twitter di @Rosi_KompasTV.

#RosiKompasTV #TalkshowRosi #Talkshow #Rosi #KompasTV #OmnibusLaw #UUCiptaker #Ciptaker

Penulis : Yudho Priambodo



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
04:20
BALAI KONSERVASI BOROBUDUR TUTUP 56 STUPA MENGGUNAKAN TERPAL UNTUK ANTISIPASI DAMPAK HUJAN ABU VULKANIK   BELUM BUKA LOWONGAN, PT TRANSJAKARTA: HATI-HATI PENIPUAN   WAGUB DKI MINTA PRESIDEN JOKOWI BUAT KEBIJAKAN UNTUK TEKAN ANGKA PENULARAN COVID-19 SAAT LIBUR AKHIR TAHUN   MENKO PMK MUHADJIR EFFENDY CEK RSUD JAYAPURA YANG AKAN MENJADI RUMAH SAKIT RUJUKAN PON 2021   MENTERI BASUKI HADIMULJONO GANDENG KPK DALAM MENGELOLA ANGGARAN INFRASTRUKTUR SEBESAR RP 150 TRILIUN   KASUS KORONA DI DKI TINGGI, SATGAS COVID-19 MINTA GUBERNUR ANIES BASWEDAN TINDAK PELANGGAR PROTOKOL KESEHATAN   KPK AJUKAN 600 IZIN PENYADAPAN UNTUK PANTAU PILKADA HINGGA ANGGARAN COVID-19   JELANG PENCOBLOSAN PILKADA, MENDAGRI MINTA DINAS DUKCAPIL TIDAK PERSULIT WARGA YANG INGIN MEMBUAT KTP ELEKTRONIK   GUBERNUR SRI SULTAN HAMENGKUBUWONO PERSILAKAN KPK USUT DUGAAN KORUPSI PEMBANGUNAN STADION MANDALA KRIDA    SATGAS PENANGANAN COVID-19: LIBUR PANJANG AKHIR TAHUN BERPOTENSI NAIKKAN PENULARAN KORONA   CEGAH PENYEBARAN COVID-19, GUBERNUR GANJAR PRANOWO USULKAN LIBUR AKHIR TAHUN DITIADAKAN   IRJEN NAPOLEON BONAPARTE SEBUT TOMMY SUMARDI SEMPAT TELEPON WAKIL KETUA DPR AZIS SYAMSUDDIN DI HADAPANNYA   IRJEN NAPOLEON BONAPARTE SEBUT TOMMY SUMARDI MENGAKU TEMUI DIRINYA ATAS RESTU DARI KABARESKRIM POLRI   IRJEN NAPOLEON BONAPARTE BERTEMU TOMMY SUMARDI BERSAMA BRIGJEN PRASETIJO UTOMO DI RUANG KERJANYA