Kompas TV nasional berita kompas tv

KSPI akan Gelar Demo Besar-Besaran di 24 Provinsi dan 200 Kabupaten/Kota

Senin, 26 Oktober 2020 | 20:50 WIB

KOMPAS.TV - Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat luar Ibu Kota untuk tidak datang ke Jakarta, menyikapi wacana aksi demonstrasi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja pada 28 Oktober mendatang.

Selain imbauan kepada masyarakat luar Jakarta untuk tidak datang, Polda Metro Jaya juga akan memberlakukan pengalihan arus.

Menurut rencana, demonstrasi akan dilakukan di sekitar Istana dan DPR.

Demonstrasi dilakukan untuk menolak Undang-Undang Cipta Kerja, yang direncanakan ditandatangani presiden pada 28 Oktober 2020.

Sementara itu, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan akan menggelar unjuk rasa besar-besaran, di 24 provinsi dan 200 kabupaten kota, pada 2 November 2020.

Aksi bertujuan mendesak Mahkamah Konstitusi mengabulkan Judicial Review Undang-Undang Cipta Kerja yang akan didaftarkan ke MK di hari yang sama.

Selain itu, aksi besar-besaran di sejumlah kota di Indonesia juga akan digelar kspi pada 9 dan 10 November mendatang.

 

Penulis : Anjani Nur Permatasari



BERITA LAINNYA


KOMPAS BISNIS

Ambisi BP di Bisnis SPBU Indonesia

Rabu, 25 November 2020 | 15:01 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
15:15
DALAM PENGAMANAN NATAL & TAHUN BARU, POLRI AKAN GELAR OPERASI LILIN MULAI 23 DESEMBER 2020 HINGGA 4 JANUARI 2021   POLRI KERAHKAN 191.584 PERSONEL UNTUK AMANKAN NATAL & TAHUN BARU 2021   WAPRES MA’ARUF AMIN INGATKAN PELAKU INDUSTRI "FINTECH" PERKUAT KEAMANAN PELAYANAN BAGI MASYARAKAT   WAPRES MA'RUF AMIN: PERKEMBANGAN INDUSTRI TEKNOLOGI FINANSIAL ATAU “FINTECH” DI INDONESIA BERKEMBANG SANGAT PESAT   PRESIDEN JOKOWI INGATKAN PARA MENTERI UNTUK TETAP BERHATI-HATI DALAM MENGGUNAKAN APBN 2021   PRESIDEN JOKOWI: APBN 2021 MASIH DIFOKUSKAN UNTUK PENANGANAN COVID-19, BAIK DI SEKTOR KESEHATAN MAUPUN EKONOMI    PRESIDEN JOKOWI MINTA MENSOS SEGERA MENYALURKAN BANTUAN SOSIAL UNTUK MASYARAKAT PADA AWAL JANUARI 2020   PENYIDIK KPK SITA SEJUMLAH BARANG DAN KARTU DEBIT DALAM PENANGKAPAN MENTERI KP EDHY PRABOWO   DPP GERINDRA DKI MENYATAKAN AKAN JELASKAN SOAL PENANGKAPAN MENTERI EDHY PRABOWO OLEH KPK   SEKJEN KKP ANTAM NOVAMBAR SEBUT PIHAKNYA HARGAI PROSES HUKUM KPK TERKAIT PENANGKAPAN MENTERI EDHY PRABOWO    DARI 17 ORANG YANG DITANGKAP TERDIRI DARI MENTERI EDHY PRABOWO & ISTRI, PEJABAT KKP, SERTA SEJUMLAH PIHAK SWASTA   HINGGA SAAT INI, KPK MENANGKAP 17 ORANG DALAM RANGKAIAN OPERASI TANGKAP TANGAN MENTERI KP EDHY PRABOWO    KETUA HARIAN DPP GERINDRA SUFMI DASCO AHMAD MASIH TUNGGU INFORMASI VALID KPK SOAL PENANGKAPAN MENTERI EDHY PRABOWO   WAKIL KETUA KOMISI IV DPR DEDI MULYADI MENGAKU PRIHATIN DENGAN PENANGKAPAN MENTERI EDHY PRABOWO OLEH KPK