Kompas TV bisnis kebijakan

Dapat BLT UMKM Rp 2,4 Juta? Ini Syaratnya Agar Pencairan Dana Bisa Lebih Cepat

Senin, 26 Oktober 2020 | 14:30 WIB
dapat-blt-umkm-rp-2-4-juta-ini-syaratnya-agar-pencairan-dana-bisa-lebih-cepat
Ilustrasi gaji, upah, rupiah, uang (Sumber: Shutterstock)

JAKARTA, KOMPAS.TV – Program bantuan langsung tunai (BLT) kepada UMKM sebesar Rp 2,4 juta yang tadinya berakhir bulan September lalu kini diperpanjang hingga Desember 2020.

Setelah mendapatkan pagu sebesar 3 juta pelaku UMKM, maka program Bantuan Presiden (Banpres) Produktif ini diperpanjang.

Lalu apakah dalam proses pencairannya atau pengambilan dana BLT UMKM Rp 2,4 juta tersebut bisa diwakilkan oleh orang lain?

Baca Juga: BLT UMKM Rp 2,4 Juta Tahap II Dibuka, Syarat dan Cara Mendapatnya Mudah

Menurut Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Hanung Harimba Rachman, proses pencairan dana tersebut tidak dapat diwakilkan oleh siapapun dan harus sesuai dengan nama yang tertera.  

"Pada saat pengajuan kan dicatat namanya siapa yang akan mendapatkan. Nah ketika sudah resmi dinyatakan menjadi penerima bantuan, pengusaha mikro harus ke bank yang ditunjuk dan yang mengambil atau yang mencairkan itu tidak boleh diwakilkan harus sesuai dengan yang ada di data," ujarnya beberapa waktu lalu, seperti dikutip dari Kompas.com.

Disebutnya, pelaku usaha mikro harus datang sendiri dan membawa sejumlah dokumen yang diperlukan, salah satunya adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Penulis : Idham Saputra

1
2



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
17:36
POLRI SEBUT EMPAT ORANG YANG TEWAS DI KABUPATEN SIGI DIDUGA DIBUNUH KELOMPOK TERORIS ALI KALORA   DINKES KABUPATEN KLATEN, JAWA TENGAH: 40 PETUGAS PENYELENGGARA PILKADA KLATEN TERKONFIRMASI POSITIF COVID-19   BUPATI BOGOR ADE YASIN DINYATAKAN NEGATIF COVID-19 SEUSAI TES USAP KETIGA   KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SEBUT UU CIPTA KERJA PERMUDAH USAHA PENGOLAHAN IKAN    KPK MENDUGA WALI KOTA CIMAHI AJAY M PRIATNA MEMINTA SUAP RP 3,3 MILIAR UNTUK PERIZINAN RS KASIH BUNDA   KPK SEBUT DUA TERSANGKA SUAP PERIZINAN RS KASIH BUNDA YAITU WALI KOTA CIMAHI AJAY M PRIATNA DAN HUTAMA YONATHAN   KPK TETAPKAN DUA TERSANGKA KASUS DUGAAN SUAP PERIZINAN PENGEMBANGAN RS KASIH BUNDA, CIMAHI, JAWA BARAT   BPBD LEMBATA, KUPANG, NTT, MENGATAKAN ERUPSI GUNUNG III LEWOTOLOK TIDAK BERDAMPAK PADA MASYARAKAT   POLDA GORONTALO TANGKAP 7 TERDUGA TERORIS DI KABUPATEN, POHUWATO, GORONTALO   SITA UANG TUNAI DARI PENGGELEDAHAN DI KEMENTERIAN DAN KELAUTAN, KPK: SAAT INI MASIH DILAKUKAN PENGHITUNGAN   KPK SITA UANG TUNAI DALAM BENTUK RUPIAH DAN MATA UANG ASING SAAT GELEDAH KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN   KEMENKES TERBITKAN IZIN OPERASIONAL LABORATORIUM PCR DI RSUD KABUPATEN BULELENG, BALI    KEMENKEU BERI PINJAMAN KE PERUMNAS UNTUK PENYEDIAAN SATU JUTA RUMAH   KETUA KOMISI III DPR HERMAN HERY MENDESAK APARAT BERTINDAK TEGAS PELAKU PEMBUNUHAN SATU KELUARGA DI SIGI, SULTENG