Kompas TV TALKSHOW rosi

Pembangkangan Sipil Di Mata Aktivis - ROSI

Senin, 26 Oktober 2020 | 00:44 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV - Dosen Hukum Tata Negara STIH Jentera, Bivitri Susanti mengatakan pembangkangan sipil terjadi ketika masyarakat tidak menemukan jalan keluar dari proses politik yang ada. Tidak ada saluran politik maupun hukum yang dapat dipercaya oleh publik. Sebab ia menilai proses pembuatan Omnibus Law Ciptaker saja berjalan dengan sangat tertutup dan demonstrasi masyarakat ditanggapi dengan kekerasan. Tak hanya itu, banyak keraguan dan proses yang lama apabila mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

Sama halnya dengan Bivitri, Direktur Kantor Hukum dan HAM, Haris Azhar juga menyatakan pembangkangan sipil memang sudah terjadi karena hukum yang ada tidak berlaku. Ia pun menekankan pembangkangan sipil tidak harus dengan demonstrasi. Haris mencontohnya tidak membayar pajak juga merupakan simbol dari penolakan publik terhadap kebijakan yang dibuat pemerintah.

Selengkapnya, hanya di dialog Rosianna Silalahi bersama Yasonna Laoly (Menteri Hukum dan HAM), Prof. I Gde Pantja Astawa (Guru Besar Fakultas Hukum, UNPAD), Maruarar Siahaan (Hakim MK 2003 – 2008), Bivitri Susanti (Dosen Hukum Tata Negara STIH Jentera), Haris Azhar (Direktur  Kantor Hukum dan HAM Lokataru), dan Anton Septian (Wakil Pemimpin Redaksi Majalah TEMPO) dalam Talkshow ROSI Episode Pembangkangan Sipil, UU Ciptaker. Tayang 22 Oktober 2020 WIB di Kompas TV Independen Tepercaya.

Jangan lewatkan dialog seru lainnya di program ROSI setiap hari Kamis pukul 20.00 WIB hanya di @kompastv. Independen Tepercaya.

Dan follow akun Instagram talkshow ROSI @rosi_kompastv juga Twitter di @Rosi_KompasTV.

#RosiKompasTV #TalkshowRosi #Talkshow #Rosi #KompasTV #OmnibusLaw #UUCiptaker #Ciptaker

Penulis : Yudho Priambodo



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
03:46
BALAI KONSERVASI BOROBUDUR TUTUP 56 STUPA MENGGUNAKAN TERPAL UNTUK ANTISIPASI DAMPAK HUJAN ABU VULKANIK   BELUM BUKA LOWONGAN, PT TRANSJAKARTA: HATI-HATI PENIPUAN   WAGUB DKI MINTA PRESIDEN JOKOWI BUAT KEBIJAKAN UNTUK TEKAN ANGKA PENULARAN COVID-19 SAAT LIBUR AKHIR TAHUN   MENKO PMK MUHADJIR EFFENDY CEK RSUD JAYAPURA YANG AKAN MENJADI RUMAH SAKIT RUJUKAN PON 2021   MENTERI BASUKI HADIMULJONO GANDENG KPK DALAM MENGELOLA ANGGARAN INFRASTRUKTUR SEBESAR RP 150 TRILIUN   KASUS KORONA DI DKI TINGGI, SATGAS COVID-19 MINTA GUBERNUR ANIES BASWEDAN TINDAK PELANGGAR PROTOKOL KESEHATAN   KPK AJUKAN 600 IZIN PENYADAPAN UNTUK PANTAU PILKADA HINGGA ANGGARAN COVID-19   JELANG PENCOBLOSAN PILKADA, MENDAGRI MINTA DINAS DUKCAPIL TIDAK PERSULIT WARGA YANG INGIN MEMBUAT KTP ELEKTRONIK   GUBERNUR SRI SULTAN HAMENGKUBUWONO PERSILAKAN KPK USUT DUGAAN KORUPSI PEMBANGUNAN STADION MANDALA KRIDA    SATGAS PENANGANAN COVID-19: LIBUR PANJANG AKHIR TAHUN BERPOTENSI NAIKKAN PENULARAN KORONA   CEGAH PENYEBARAN COVID-19, GUBERNUR GANJAR PRANOWO USULKAN LIBUR AKHIR TAHUN DITIADAKAN   IRJEN NAPOLEON BONAPARTE SEBUT TOMMY SUMARDI SEMPAT TELEPON WAKIL KETUA DPR AZIS SYAMSUDDIN DI HADAPANNYA   IRJEN NAPOLEON BONAPARTE SEBUT TOMMY SUMARDI MENGAKU TEMUI DIRINYA ATAS RESTU DARI KABARESKRIM POLRI   IRJEN NAPOLEON BONAPARTE BERTEMU TOMMY SUMARDI BERSAMA BRIGJEN PRASETIJO UTOMO DI RUANG KERJANYA