IDI Minta Pemerintah Tidak Buru-buru dan Perhatikan 3 Hal Ini Soal Vaksin

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Umum PB Ikatan Dokter Indonesia, Daeng M Faqih meminta pemerintah tidak perlu buru-buru untuk program vaksinasi Covid-19. Menurutnya program vaksinasi harus dilakukan secara matang.

Dalam pemilihan calon vaksin pun disebut Daeng harus menjamin keamanan, kekhasiatannya dan imunogenisitas, agar saat dilakukan di lapangan dapat berjalan baik.

"Memang semua pakar mengatakan vaksin ini bukan 100% untuk menghilangkan Covid-19. Kalau harapan besar iya untuk menekan laju covid ini, itu memang besar harapannya. Besar harapannya, meskipun tidak 100% tapi dengan vaksin ada kami berkeinginan itu Covid-19 bisa sangat ditekan penularannya," jelas Daeng saat diskusi virtual pada Minggu (25/10).

Dengan keharusan untuk mempersiapkan vaksinasi dengan matang, maka ada tiga hal penting yang diingatkan oleh Daeng.

Pertama pemerintah harus mengatasi adanya penolakan di masyarakat lantaran muncul berita simpang siur yang beredar mengenai vaksin. Kekhawatiran di masyarakat jadi poin pertama yang harus diselesaikan dahulu oleh pemerintah.

Kedua, pelaksanaan di lapangan juga tak boleh ketinggalan disiapkan secara matang.

Ketiga, yang lebih penting disebut Daeng ialah memberi ruang kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk bekerja secara maksimal.

"Yang paling penting, dikasih ruanglah Badan POM sebagai otoritas untuk bekerja, untuk mencari jenis vaksin mana yang sudah terjamin keamanannya, khasiatnya dan lainnya. Kalau itu tidak disiapkan dengan baik ya pasti kekhawatiran tentang keamanan pasti akan muncul," imbuhnya.

Menanggapi upaya BPOM yang saat ini sedang melakukan inspeksi ke tempat produksi vaksin di China, Daeng menyebut hal itu menjadi satu langkah dari BPOM. Namun tak hanya itu saja, Daeng menambahkan, BPOM juga harus mengkaji ulang uji klinis yang dilakukan d China.

"Tapi kan masih prosedur dan prosesnya tidak hanya ke China, dia harus mengkaji temuan semua uji klinis yang telah dilakukan mungkin juga di Indonesia di beberapa negara untuk dilihat keamanannya kekhasiatannya dan imunogenisitasnya," ujarnya.

Baca Juga: Vaksinasi Covid-19 Mundur, Pemerintah Masih Tunggu Izin BPOM