Kompas TV nasional berita kompas tv

IDI Minta Pemerintah Tidak Buru-buru dan Perhatikan 3 Hal Ini Soal Vaksin

Minggu, 25 Oktober 2020 | 17:49 WIB
idi-minta-pemerintah-tidak-buru-buru-dan-perhatikan-3-hal-ini-soal-vaksin
Laboratorium Lembaga Penyakit Tropis Unair Teliti Vaksin Covid 19 (Sumber: KompasTV Surabaya / Kyka Madona)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Umum PB Ikatan Dokter Indonesia, Daeng M Faqih meminta pemerintah tidak perlu buru-buru untuk program vaksinasi Covid-19. Menurutnya program vaksinasi harus dilakukan secara matang.

Dalam pemilihan calon vaksin pun disebut Daeng harus menjamin keamanan, kekhasiatannya dan imunogenisitas, agar saat dilakukan di lapangan dapat berjalan baik.

"Memang semua pakar mengatakan vaksin ini bukan 100% untuk menghilangkan Covid-19. Kalau harapan besar iya untuk menekan laju covid ini, itu memang besar harapannya. Besar harapannya, meskipun tidak 100% tapi dengan vaksin ada kami berkeinginan itu Covid-19 bisa sangat ditekan penularannya," jelas Daeng saat diskusi virtual pada Minggu (25/10).

Dengan keharusan untuk mempersiapkan vaksinasi dengan matang, maka ada tiga hal penting yang diingatkan oleh Daeng.

Pertama pemerintah harus mengatasi adanya penolakan di masyarakat lantaran muncul berita simpang siur yang beredar mengenai vaksin. Kekhawatiran di masyarakat jadi poin pertama yang harus diselesaikan dahulu oleh pemerintah.

Kedua, pelaksanaan di lapangan juga tak boleh ketinggalan disiapkan secara matang.

Ketiga, yang lebih penting disebut Daeng ialah memberi ruang kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk bekerja secara maksimal.

Editor : Laura Elvina

1
2



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
08:00
MENKOMINFO MINTA PEMBLOKIRAN BERITA BOHONG DI RUANG DIGITAL JANGAN DIARTIKAN ANTIDEMOKRASI   PEMKOT SOLO TETAPKAN UPAH MINIMUM KOTA TAHUN 2021 SEBESAR RP 2.013.810 ATAU NAIK 2,94 PERSEN    KEMENPAN RB: SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA BISA DIIKUTI GURU HONORER BERUSIA 20-59 TAHUN    KEMENPAN RB MENCATAT 174.077 FORMASI GURU DIUSULKAN PEMDA JADI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA   KETUA SUKARELAWAN SATGAS PENANGANAN COVID-19 MINTA TOKOH MASYARAKAT JADI PANUTAN TERAPKAN PROTOKOL KESEHATAN   KEPALA BPOM PENNY LUKITO MENYATAKAN ASPEK KEAMANAN DARI UJI KLINIS VAKSIN SINOVAC BERJALAN BAIK   GUBERNUR ANIES BASWEDAN AKAN KAJI KEBIJAKAN BELAJAR-MENGAJAR TATAP MUKA PADA DESEMBER   WAGUB DKI AHMAD RIZA PATRIA: TOLAK TES USAP COVID-19 TERANCAM DENDA HINGGA RP 7 JUTA   SIDANG PERDANA UJI MATERI UU CIPTA KERJA YANG DIAJUKAN KSPI DAN KSPSI DIGELAR SELASA, 24 NOVEMBER 2020   GUBERNUR RIDWAN KAMIL BERI TEGURAN BUPATI BOGOR ADE YASIN SOAL KERUMUNAN DI ACARA RIZIEQ SHIHAB   PASIEN COVID-19 MENINGKAT, DIRUT RSUD TARAKAN MENGATAKAN RUANG ISOLASI KELEBIHAN KAPASITAS   DIRUT RSUD TARAKAN, KALTARA, M HASBI HASYIM SEBUT DARI 325 TENAGA KESEHATAN, 88 TERKONFIRMASI POSITIF KORONA   DISPAREKRAF DKI JAKARTA MENCATAT 1.557 PERUSAHAAN TELAH MENDAFTAR UNTUK MENDAPAT DANA HIBAH PARIWISATA   TIDAK PUNYA ANGGARAN, 120 KELURAHAN DI GUNUNG KIDUL STOP SALURKAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA