Kompas TV nasional politik

PBNU Tegaskan Tetap Menolak UU Cipta Kerja yang Sudah Disahkan

Jumat, 23 Oktober 2020 | 11:13 WIB
pbnu-tegaskan-tetap-menolak-uu-cipta-kerja-yang-sudah-disahkan
Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj (Sumber: Tribunnews.com)

JAKARTA, KOMPAS TV - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj mengatakan Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja menyimpan berbagai masalah.

Dengan adanya undang-undang sapu jagat itu, mengakibatkan potensi liberalisasi pendidikan, liberalisasi pasar kerja, hingga mereduksi hak-hak dasar para pekerja.

Said Aqil menyoroti Pasal 26 poin K dalam UU Cipta Kerja yang berpotensi menciptakan liberalisasi pendidikan itu.

Baca Juga: Demo Tolak UU Cipta Kerja di Makassar Berujung Ricuh: Kantor NasDem Dirusak, Mahasiswa Diserang

Di dalam pasal tersebut, dijelaskan bahwa entitas pendidikan dimasukkan sebagai sebuah kegiatan usaha.

Itu sebabnya, akan berpotensi melahirkan pendidikan yang disulap sebagai sebuah entitas untuk sekadar mencari nilai komersil.

Terkait hal tersebut, Said Aqil menegaskan, bahwa lembaga pendidikan bukanlah sebuah perusahaan.

Penulis : Tito Dirhantoro


BERITA UTAMA

KOMENTAR

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!


BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
23:34
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL: DIGITALISASI MEMPERMUDAH MASYARAKAT MEMBAYAR ZAKAT, TERUTAMA SAAT PANDEMI COVID-19   GUBERNUR JATENG GANJAR PRANOWO PASTIKAN WARGA AREA BAHAYA GUNUNG MERAPI SUDAH MENGUNGSI   KPK DALAMI PERAN DAN ARAHAN EKS MENSOS JULIARI BATUBARA DALAM PENGADAAN BANSOS UNTUK WILAYAH JABODETABEK   KPK INGATKAN SAKSI KASUS DUGAAN SUAP IZIN EKSPOR BENIH LOBSTER BERSIKAP KOOPERATIF SAAT DIPANGGIL PENYIDIK   PEMPROV JAWA BARAT SIAPKAN LAHAN PERTANIAN UNTUK 5.000 PETANI MILENIAL   KOMISI X DPR BENTUK PANITIA KERJA UNTUK KAWAL PENGANGKATAN GURU HONORER MENJADI ASN   POLISI SELIDIKI DUGAAN KORUPSI PAJAK REKLAME 2 ASN BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA TEGAL   KETUA MPR BAMBANG SOESATYO AJAK SEMUA PIHAK MASIFKAN PENERAPAN E-COURT ATAU PERADILAN ELEKTRONIK   KEMENRISTEK KEMBANGKAN ALAT PENGUKUR ANTIBODI SETELAH DIVAKSIN COVID-19   DINKES DKI TEMUKAN 592 KLASTER KELUARGA PASCALIBUR NATAL DAN TAHUN BARU, SEBANYAK 1.265 ORANG POSITIF COVID-19   GUGUS TUGAS: ADA 47 KABUPATEN/KOTA DENGAN TINGKAT KETERPAKAIAN TEMPAT TIDUR RSD RUJUKAN COVID-19 DI ATAS 70%   DINAS KESEHATAN: VAKSINASI TAHAP KEDUA DIMULAI BESOK, SEBANYAK 9.150 NAKES DI KOTA BOGOR SIAP DISUNTIK VAKSIN   IDI TANGERANG SELATAN SEBUT PROSES PENAMBAHAN KAPASITAS RUMAH LAWAN COVID-19 HARUS DIKEBUT   PEMPROV DKI: ENAM LOKASI PEMAKAMAN JENAZAH PASIEN COVID-19 BISA TAMPUNG 17.900 JENAZAH