Kompas TV nasional sapa indonesia

1 Tahun Jokowi-Ma'ruf Amin, Amnesty: Kebebasan Sipil untuk Berpendapat di Era Ini Terus Menurun

Kamis, 22 Oktober 2020 | 23:55 WIB

KOMPAS.TV - Banyak catatan yang mewarnai satu tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden, Maruf Amin.

Salah satunya terkait anggapan bahwa kebebasan berpendapat dibatasi di era pemerintahan Jokowi saat ini.

Hal ini terlihat dalam jajak pendapat  Litbang Kompas yang salah satunya menanyakan persoalan bidang politik keamanan yang paling mendesak dilakukan.

Sebanyak 33,5 persen menjawab soal kebebasan berpendapat.  

20 ,6 persen soal polemik pembentukan Undang-Undang dan 15 persen soal sinergi lembaga pemerintah.

Sisanya menjawab soal konflik antarkelompok, keamanan di perbatasan, dan gerakan separatis dan terorisme.

Dalam program satu meja, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, mahfud md menyebut,  anggapan bahwa pemerintah mengekang suara publik muncul karena banyaknya hoaks di media sosial yang menyudutkan pemerintah.

Namun menurut Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), sistem demokrasi Indonesia sedang mengalami penurunan.

Penurunan  itu terlihat dari penyusutan ruang sipil, serta semakin merebaknya budaya kekerasan.

Kebebasan berekspresi perlu mendapat jaminan dari pemerintah karena bagian dari amanah konstitusi.

Namun kebebasan pendapat di masyarakat juga perlu diringi pandangan yang konstruktif agar tidak menimbulkan kebencian konflik bahkan perpecahan.

Benarkah ada pelemahan terhadap suara kritis dari masyarakat dan bagaimana memastikan pemerintah tetap menjaga iklim demokrasi yang bebas dan bertanggung jawab?.

Direktur Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid menyebutkan jika sejumlah survei membuktikan adanya penurunan kebebasan sipil untuk berpendapat di era Jokowi.

Simak dialog selengkapnya bersama Tenaga Ahli Utama, Kantor Staf Presiden, Dony Gahral Adian, serta Direktur Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid.
 

Penulis : Anjani Nur Permatasari


BERITA UTAMA




BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
08:25
BLACKPINK DITUNJUK JADI DUTA KONFERENSI PERUBAHAN IKLIM PBB (COP26) 2021   BNPB: 60 RUMAH RUSAK RINGAN PASCAGEMPA BERMAGNITUDO 5,2 DI LABUHA, HALMAHERA SELATAN   SEMPAT PADAM SAAT GEMPA 5,2 MAGNITUDO, JARINGAN LISTRIK DI LABUHA, HALMAHERA SELATAN, KEMBALI PULIH   DARI KEDUA TERDUGA TERORIS YANG DITANGKAP DI SURABAYA DAN MOJOKERTO SEJUMLAH BARANG BUKTI DISITA DI ANTARANYA PEDANG   DENSUS 88 POLRI TANGKAP DUA PRIA TERDUGA TERORIS DI SURABAYA DAN MOJOKERTO, JAWA TIMUR   TERKAIT PENEMBAKAN DI CENGKARENG, KOMPOLNAS MINTA POLRI LAKUKAN TES KEJIWAAN BAGI POLISI PEMEGANG SENJATA API   KPK INGATKAN KEPALA DAERAH YANG BARU DILANTIK AGAR SELALU MEMEGANG TEGUH INTEGRITAS   POLDA METRO JAYA BERENCANA USULKAN LOKASI KAMPUNG TANGGUH JAYA JADI LOKASI VAKSINASI COVID-19 UNTUK MASYARAKAT   AZIS SYAMSUDDIN: TAHANAN KPK BUKAN PRIORITAS VAKSINASI SEHINGGA BERPOTENSI TIMBULKAN KETIDAKSETARAAN AKSES   WAKIL KETUA DPR AZIS SYAMSUDDIN MINTA KEMENKES MENGEVALUASI PROSEDUR PEMBERIAN VAKSIN COVID-19 BAGI TAHANAN KPK   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR: TOTAL PESERTA YANG DIVAKSINASI DI KOMPLEKS PARLEMEN DIPERKIRAKAN MENCAPAI 12.000 ORANG   SYARAT BAWA HASIL TES USAP DI BANDARA SUPADIO PONTIANAK KEMBALI DIPERPANJANG HINGGA LIBUR HARI RAYA IDUL FITRI   TOTAL WNI POSITIF COVID-19 DI LUAR NEGERI ADALAH 3.292: 2.368 SEMBUH, 171 MENINGGAL DUNIA, DAN 753 DALAM PERAWATAN   HINGGA 26 FEBRUARI 2021, KASUS COVID-19 DI INDONESIA MENCAPAI 1.322.866 ORANG, 1.128.672 SEMBUH, & 35.786 MENINGGAL DUNIA