Kompas TV regional berita daerah

Aliansi Buruh di Kalsel Unjuk Rasa Tuntut UU Omnibus Law Ciptaker Segera Dibatalkan

Kamis, 22 Oktober 2020 | 19:15 WIB

BANJARMASIN, KOMPAS.TV - Ratusan buruh yang mengatasnamakan Aliansi Pekerja Buruh Banua di Banjarmasin berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Kalsel untuk menyuarakan aspirasi menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja lantaran dinilai mengamputasi hak-hak buruh, pada Kamis (22/10/2020). 

Diantaranya soal pengurangan pesangon pemutusan hubungan kerja dan hilangnya pesangon yang diserahkan kepada ahli waris.

Baca Juga: Hal Unik di Unjuk Rasa Buruh di Banjarmasin, Mulai Dangdutan Hingga Cari Jodoh Polisi

Buruh menegaskan akan melakukan perlawanan dan meminta Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) untuk membatalkan Undang-Undang Omnibus Law.

“Dimana dengan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja, hak-hak buruh yang dari 112 hak itu rata-rata diamputasi dan dihilangkan. Oleh karena itu, hari ini buruh melakukan perlawanan untuk meminta kepada presiden menerbitkan PERPPU sebelum 30 hari setelah disahkannya UU Ciptaker oleh DPR RI,” ujar Sumarlan, Biro Hukum KSPSI Kalsel atau Presidium Aliansi PBB Kalsel.

Baca Juga: Berakhir Damai, Unjuk Rasa Buruh Tolak UU Cipta Kerja di Banjarmasin Diisi Orasi Hingga Foto Bersama

Sementara Ketua DPRD Kalimantan Selatan, Supian HK saat menemui massa kembali mengumbar janji dengan menyanggupi semua tuntutan massa untuk mencabut Undang - Undang Omnibus Law Cipta Kerja dan meminta Presiden Joko Widodo membuatkan PERPPU.

Ia juga berjanji memfasilitasi dan mendampingi perwakilan buruh untuk menyerahkan secara langsung sandingan Omnibus Law dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ke DPR RI Jakarta. 

Penulis : KompasTV Banjarmasin

Sumber : Kompas TV




BERITA LAINNYA


Peristiwa

Kasus Corona Melonjak di Riau

Minggu, 1 Agustus 2021 | 00:20 WIB
Close Ads x
NEWSTICKER
02:56
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19