Kompas TV nasional berita kompas tv

KontraS Soroti Setahun Jokowi-Ma'ruf Amin: Minim Ruang Kritik Pemerintah

Selasa, 20 Oktober 2020 | 20:51 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV - Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyoroti satu tahun kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Sejumlah catatan disampaikan Kontrasbtermasuk tindakan represif aparat keamanan dalam menghadapi gelombang unjuk rasa masyarakat sipil.

Kontras memandang masyarakat sipil tidak memiliki banyak ruang untuk berekspresi menyampaikan kritiknya terhadap pemerintah.

Sementara itu, Litbang Kompas merilis survei dengan hasil lebih banyak responden yang tidak puas terhadap kinerja Jokowi-Ma'ruf.

Responden ditanya secara umum puas atau tidak dengan kinerja Jokowi-Ma'ruf.

Hasilnya, 46,3 persen menyatakan tidak puas dan hanya 39,7 persen menyatakan puas.

Sisanya 5,5 persen menyatakan sangat puas, 6,2 persen menyatakan sangat tidak puas, dan 2,3 persen tidak tahu.

Suervei litbang dilakukan lewat telepon pada 14-16 Oktober 2020 terhadap 529 responden di 80 kota kabupaten dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error 4%.

Unjuk rasa peringatan satu tahun pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin yang dilakukan oleh buruh petani dan mahasiswa di Karawang, Jawa Barat, berujung ricuh.

Mereka menuntut Presiden Joko Widodo mencabut Undang-undang Cipta Kerja.

Kericuhan terjadi saat masa mencoba masuk ke Kantor DPRD Kabupaten Karawang tetapi dihalau oleh petugas kepolisian.

Aksi saling dorong antara polisi dan massa pun tak terhidarkan hingga membuat pintu Kantor DPRD Kabupaten Karawang roboh.

Sebelumnya massa melakukan aksi jalan kaki dari Masjid Aljihad hingga ke Kantor DPRD Karawang.

Dalam aksinya, masa menyuarakan agar pemerintah mencabut Undang-undang Cipta Kerja Omnibus Law.

Editor : Reny Mardika



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
23:17
MENKOMINFO MINTA PEMBLOKIRAN BERITA BOHONG DI RUANG DIGITAL JANGAN DIARTIKAN ANTIDEMOKRASI   BRIGJEN TNI AGUS SUBIYANTO JABAT KOMANDAN PASPAMPRES GANTIKAN MAYJEN TNI MARULI SIMANJUNTAK   KEMENPAN RB: SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA BISA DIIKUTI GURU HONORER BERUSIA 20-59 TAHUN   KEMENPAN RB MENCATAT 174.077 FORMASI GURU DIUSULKAN PEMDA JADI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA   MENDIKBUD MINTA PEMDA AJUKAN SEBANYAK MUNGKIN GURU HONORER UNTUK JADI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA   WALI KOTA BIMA ARYA SUGIARTO MINTA TENAGA PENGAJAR DITES USAP SEBELUM KEGIATAN BELAJAR-MENGAJAR TATAP MUKA DIMULAI   MENDAGRI TITO KARNAVIAN MINTA PEMILIH PILKADA BERSTATUS KOMORBID & LANSIA DIBERI PERLAKUAN KHUSUS   MENDAGRI TITO KARNAVIAN MINTA KPU DAERAH SEGERA GELAR SIMULASI PEMUNGUTAN SUARA PILKADA   WAGUB DKI AHMAD RIZA PATRIA MENJAWAB 46 PERTANYAAN SOAL KERUMUNAN DI ACARA RIZIEQ SHIHAB    WAGUB DKI AHMAD RIZA PATRIA DIPERIKSA POLRI 8 JAM UNTUK KLARIFIKASI KERUMUNAN DI ACARA RIZIEQ SHIHAB   DANKOOPSSUS TNI: SEBAGAI KOMPONEN PERTAHANAN NEGARA, TIDAK AKAN BIARKAN AKSI TERORISME MENGHANTUI   KOMANDO OPERASI KHUSUS TNI GELAR LATIHAN PENANGGULANGAN TEROR DALAM RANGKA PENGAMANAN VVIP TA 2020    PANGDAM JAYA MAYJEN DUDUNG ABDURACHMAN ANCAM TANGKAP ORANG YANG PASANG LAGI SPANDUK RIZIEQ SHIHAB   PANGDAM JAYA MAYJEN DUDUNG ABDURACHMAN TEGASKAN PENURUNAN SPANDUK RIZIEQ SHIHAB SESUAI PROSEDUR