Kompas TV nasional sapa indonesia

PSBB Jadi Polemik, INDEF Menilai Jika Kurva Penularan Covid-19 Menurun Maka Ekonomi Bisa Membaik

Selasa, 20 Oktober 2020 | 01:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.TV - 8 bulan lebih, pandemi covid-19 membatasai hampir semua aktifitas sosial ekonomi warga di Indonesia.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menyebutkan hasil survei kesehatan dan ekonomi mayoritas responden meminta PSBB dihentikan, dengan alasan psbb tak sepenuhnya memutus penularan covid-19.

Survei indikator periode September 2020, 55 persen responden ingin PSBB dihentikan agar ekonomi segera berputar,

Hanya 39 persen responden yang masih setuju PSBB dilanjutkan demi kesehatan dan sisanya tidak menjawab.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, saat kembali menerapkan PSBB transisi 11 Oktober lalu, mengakui sulitnya kondisi ekonomi akibat kebijakan PSBB.

Anies menyebut, tak ada jalan lain agar kesehatan dan ekonomi sejalan.

Kedisiplinan warga mematuhi protokol kesehatan, jadi kunci utama pengendalian covid-19.

Awal Oktober lalu, presiden Joko Widodo juga mengingatkan pemerintah daerah, tak gegabah memilih penutupan wilayah sebagai kebijakan.

Jokowi menyebut, kesulitan ekonomi yang dialami warga sama buruknya dengan masalah kesehatan yang masih dialami seluruh negara lain.

Lanyas, bagaimana persisnya perubahan sikap masyarakat selama berbulan-bulan hidup di tengah ancaman kesehatan dan penurunan ekonomi dampak pembatasan sosial? Sejauh mana ekonomi mampu bertahan jika PSBB diteruskan hingga benar-benar aman dari penularan covid-19?

Simak pembahasan terkait polemik PSBB bersama Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Pandu Riono, Epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia yang juga menjadi Tim Ahli Satgas covid-19 DKI Jakarta dan Enny Sri Hartati, Ekonom Senior INDEF.
 

Penulis : Anjani Nur Permatasari



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
15:48
DALAM PENGAMANAN NATAL & TAHUN BARU, POLRI AKAN GELAR OPERASI LILIN MULAI 23 DESEMBER 2020 HINGGA 4 JANUARI 2021   POLRI KERAHKAN 191.584 PERSONEL UNTUK AMANKAN NATAL & TAHUN BARU 2021   WAPRES MA’ARUF AMIN INGATKAN PELAKU INDUSTRI "FINTECH" PERKUAT KEAMANAN PELAYANAN BAGI MASYARAKAT   WAPRES MA'RUF AMIN: PERKEMBANGAN INDUSTRI TEKNOLOGI FINANSIAL ATAU “FINTECH” DI INDONESIA BERKEMBANG SANGAT PESAT   PRESIDEN JOKOWI INGATKAN PARA MENTERI UNTUK TETAP BERHATI-HATI DALAM MENGGUNAKAN APBN 2021   PRESIDEN JOKOWI: APBN 2021 MASIH DIFOKUSKAN UNTUK PENANGANAN COVID-19, BAIK DI SEKTOR KESEHATAN MAUPUN EKONOMI    PRESIDEN JOKOWI MINTA MENSOS SEGERA MENYALURKAN BANTUAN SOSIAL UNTUK MASYARAKAT PADA AWAL JANUARI 2020   PENYIDIK KPK SITA SEJUMLAH BARANG DAN KARTU DEBIT DALAM PENANGKAPAN MENTERI KP EDHY PRABOWO   DPP GERINDRA DKI MENYATAKAN AKAN JELASKAN SOAL PENANGKAPAN MENTERI EDHY PRABOWO OLEH KPK   SEKJEN KKP ANTAM NOVAMBAR SEBUT PIHAKNYA HARGAI PROSES HUKUM KPK TERKAIT PENANGKAPAN MENTERI EDHY PRABOWO    DARI 17 ORANG YANG DITANGKAP TERDIRI DARI MENTERI EDHY PRABOWO & ISTRI, PEJABAT KKP, SERTA SEJUMLAH PIHAK SWASTA   HINGGA SAAT INI, KPK MENANGKAP 17 ORANG DALAM RANGKAIAN OPERASI TANGKAP TANGAN MENTERI KP EDHY PRABOWO    KETUA HARIAN DPP GERINDRA SUFMI DASCO AHMAD MASIH TUNGGU INFORMASI VALID KPK SOAL PENANGKAPAN MENTERI EDHY PRABOWO   WAKIL KETUA KOMISI IV DPR DEDI MULYADI MENGAKU PRIHATIN DENGAN PENANGKAPAN MENTERI EDHY PRABOWO OLEH KPK